Trilokanews.com - Padang - DPRD provinsi Sumbar merekomendasikan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengganti Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, karena dinilai memiliki kinerja buruk terutama dalam pencapaian program pemerintah daerah.
“Benar, usulan penggantian dua kepala dinas itu merupakan rekomendasi DPRD yang awalnya dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar),” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman di Padang, pada hari Minggu (13/07/2025).
Menurut Evi, dalam rapat Banggar yang digelar Kamis (10/7), mayoritas anggota menyoroti buruknya kinerja dua dinas tersebut, terutama dalam hal serapan anggaran dan realisasi program strategis.
Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura tercatat sebagai instansi dengan serapan anggaran terendah selama dua tahun terakhir.
Bahkan, DPRD menerima laporan anonim (surat kaleng) yang menyebut kepala dinas tidak mampu mengelola manajemen internal, yang berdampak langsung pada lambatnya pelaksanaan program.
“Ini menjadi ironi, mengingat sektor pertanian merupakan salah satu program unggulan kepala daerah dan menyerap 10 persen APBD setiap tahunnya,”ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dinilai gagal menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp19,8 miliar. Akibatnya, proyek yang seharusnya didanai dari DAK terpaksa dibiayai oleh APBD 2025.
“Dari persoalan ini, DPRD menilai dua kepala dinas tersebut tidak mampu mendukung pelaksanaan program kepala daerah,”Tegas Evi.
Ia menambahkan bahwa usulan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan bukan merupakan bentuk sentimen pribadi terhadap pejabat tertentu.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Namun, DPRD mengingatkan bahwa tanpa evaluasi serius terhadap dinas-dinas berkinerja buruk, visi dan misi kepala daerah bisa gagal direalisasikan.
“Gubernur tentu membutuhkan sosok yang mampu mengeksekusi program prioritas dengan baik,” kata Evi.
Dalam rapat paripurna pada Jumat (11/7), Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain kepada gubernur, termasuk mengevaluasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan anggaran di bawah 90 persen, serta percepatan penyelesaian proyek strategis daerah yang hingga kini masih mangkrak, Tutup nya.
(Maruli)
