Musi Rawas – Trilokanews, Sebuah mobil dinas milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Rawas mendadak menjadi sorotan publik. Kendaraan berpelat merah BG 9106 GZ itu diduga menunggak pajak kendaraan hingga dua tahun, meski masih terlihat terparkir di halaman kantor Dishub beberapa hari lalu.
Temuan ini memicu tanda tanya besar. Pasalnya, sebagai kendaraan operasional pemerintah, mobil dinas seharusnya menjadi contoh dalam ketaatan terhadap aturan, termasuk kewajiban membayar pajak tepat waktu.
Yang mengejutkan, dari informasi yang dihimpun, pelat kendaraan tersebut tidak menunjukkan keabsahan pajak tahunan selama dua tahun terakhir. Jika benar demikian, kendaraan itu berpotensi melanggar aturan lalu lintas dan bisa dikenakan sanksi tilang hingga penyitaan apabila tetap digunakan di jalan raya.
Upaya konfirmasi awak media kepada pihak terkait belum membuahkan hasil jelas. Salah satu kepala bidang saat dihubungi melalui WhatsApp menyatakan bahwa kendaraan tersebut bukan berada di bawah kewenangannya.
“ Itu bukan bidang saya, PKB KIR coba konfirmasi ke Ka. UPT-nya Pak Paisol,” ujarnya singkat ".
Sementara itu, seorang staf berinisial PL juga mengaku tidak mengetahui detail kendaraan yang dimaksud.
“Kurang tahu aku pak mobil dinas yang mana, karena bukan bagian kami. Hubungi bagian angkutan saja, saya staf pak,” balasnya.
Ironisnya, upaya konfirmasi lanjutan justru terhenti setelah nomor yang dihubungi tidak lagi aktif.
Kondisi ini memantik reaksi publik. Di tengah gencarnya imbauan kepada masyarakat untuk taat membayar pajak, justru kendaraan milik instansi pemerintah diduga lalai menjalankan kewajiban tersebut.
“Rakyat disuruh taat, tapi mobil instansi saja tidak taat pajak sampai dua tahun,” ujar seorang wartawan yang menyaksikan langsung kondisi itu.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi instansi terkait. Keteladanan aparat dan lembaga pemerintah dinilai menjadi kunci utama dalam menegakkan aturan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi serta langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan berlarut-larut. (Tim).
