masukkan script iklan disini
 |
| Caption foto: Kondisi di SDN Kertamukti 02 Cibitung |
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi melontarkan kritik keras terhadap pola belanja anggaran di UPTD Cipta Karya Wilayah I Kabupaten Bekasi. Penggunaan DPA Tahun Anggaran 2025–2026 dinilai sarat kejanggalan karena diduga lebih memprioritaskan penggantian pagar sekolah yang masih layak, sementara sejumlah bangunan sekolah rusak berat justru dibiarkan tanpa penanganan.
Ketua FWJI Kabupaten Bekasi, Siti Mariam, menilai kondisi tersebut bukan lagi sekadar salah prioritas, melainkan mengarah pada dugaan adanya permainan proyek di tubuh UPTD.
“Logikanya kebalik. Plafon SDN Kertamukti 02 rusak parah, SDN Telaga Murni plafonnya jebol, kusen hancur dan berpotensi menimpa kepala siswa. Tapi justru pagar sekolah yang masih kokoh malah dibongkar dan diganti baru,” tegasnya, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, kondisi paling ironis terjadi di SDN Mekarsari 07. Sekolah tersebut disebut benar-benar membutuhkan pagar karena sudah tidak layak, namun justru tidak mendapatkan alokasi anggaran sepeser pun dari UPTD Cipta Karya Wilayah I.
“Pagar SDN Mekarsari 07 justru tidak dapat pembelanjaan sama sekali, padahal kondisinya sudah tidak layak. Sementara pagar sekolah lain yang masih 80 persen kokoh malah masuk DPA. Ini DPA buat anak sekolah atau buat kontraktor?” sindirnya.
Tiga Sekolah Jadi Sorotan
FWJI membeberkan sedikitnya tiga sekolah yang dinilai menjadi korban salah prioritas anggaran.
Di SDN Kertamukti 02, dua ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan berat sejak Januari 2026. Satu ruang kelas mengalami plafon ambrol akibat rangka kayu lapuk dimakan rayap, sementara satu ruang lainnya terpaksa disanggah bambu agar plafon tidak runtuh.
Kondisi tersebut membuat aktivitas belajar mengajar dihantui risiko keselamatan siswa.
Sementara di SDN Telaga Murni 03, kerusakan disebut lebih memprihatinkan. Selain plafon jebol di beberapa ruang kelas, kusen jendela juga rusak akibat termakan usia. Debu dari plafon yang rapuh bahkan terus berjatuhan ke meja belajar siswa setiap hari.
Ironisnya, sekolah tersebut justru tidak mendapatkan prioritas rehabilitasi bangunan, melainkan hanya masuk daftar pekerjaan pemagaran.
Sedangkan SDN Mekarsari 07 disebut sama sekali tidak tersentuh anggaran rehabilitasi pagar meskipun kondisinya dinilai sudah tidak layak dan mendesak untuk diperbaiki.
Guru Akui Plafon Dibongkar Demi Keselamatan Murid
Kondisi memprihatinkan tersebut juga diakui pihak sekolah. Guru SDN Kertamukti 02, Fauziah, mengungkapkan pihak sekolah terpaksa membongkar plafon demi menghindari risiko jatuh menimpa siswa.
“Pelafonnya kita bongkar takut menimpa murid,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga mengungkapkan pihak sekolah menolak pekerjaan pemagaran karena lebih membutuhkan perbaikan ruang kelas.
“Dapat pemasangan pemagaran kita tolak, karena kita prioritaskan bangunan,” tambahnya.
FWJI Minta Audit Menyeluruh
Atas temuan tersebut, FWJI mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat pengawas internal untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penyusunan dan pelaksanaan DPA UPTD Cipta Karya Wilayah I.
FWJI menilai anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam proses belajar, bukan pada proyek yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa urgensi nyata.
“Kalau ruang kelas rusak dibiarkan, tapi pagar yang masih kokoh diganti, publik patut bertanya: ini untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan lain?” tutup Siti Mariam.(Catur Sujatmiko)
