masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi menyoroti anggaran Sarana Olahraga (SOR) tahun 2026 sebesar Rp30 miliar yang dinilai tidak rasional. Pasalnya, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 280 titik pembangunan fisik, sehingga berpayrasi mendapatkan per titiknya, ada yang mendapat 100, 150 dan 200 jt sesuai sarana olahraga yang akan dibangun.
Anggaran Rp30 Miliar Tertahan
Sebelumnya, Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, menjelaskan bahwa anggaran Rp30 miliar tersebut belum direalisasikan karena masih menunggu kepastian keikutsertaan Kabupaten Bekasi dalam Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) 2026.
Kegiatan SOR masih ditunda pelaksanaannya sampai anggaran perubahan, menunggu kepastian untuk keikutsertaan atlet Kabupaten Bekasi dalam ajang Porprov 2026 yaitu pada bulan november 2026,” ujar Iman, Senin (5/5/2026).
Namun, FWJI menilai alasan tersebut tidak tepat. Mereka menegaskan bahwa proyek nasional tidak seharusnya menghambat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan bersama DPRD.
“Rp30 miliar ini uang pajak rakyat Kabupaten Bekasi, jangan digantung. Kalau Porprov batal, apakah 280 titik SOR juga batal? Kasihan masyarakat yang sudah berharap,” tegas Mariam.
Desak Transparansi RAB
FWJI juga mendesak Dispora Kabupaten Bekasi untuk membuka Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci kepada publik. Hal ini, menurut mereka, merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Itu rinciannya apa saja? Rakyat berhak tahu. Jangan sampai ada SOR fiktif atau mark up anggaran,” lanjutnya.
Selain itu, FWJI meminta Dispora memaparkan data pembangunan SOR periode 2022–2024. Pernyataan Kadispora yang menyebutkan ke depan pembangunan SOR harus berada di atas lahan clear milik pemerintah daerah turut dipertanyakan.
“Kalau sekarang harus di tanah milik pemda, berarti sebelumnya banyak yang dibangun diduga di lahan bermasalah? Berapa miliar uang rakyat yang berpotensi hangus?” kata Mariam.
Ultimatum 3x24 Jam
FWJI memberikan waktu selama 3x24 jam kepada Dispora Kabupaten Bekasi untuk membuka seluruh data terkait anggaran dan pembangunan SOR. Jika tidak direspons, FWJI menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut dengan melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan audit.
“Ini soal transparansi dan tanggung jawab penggunaan uang rakyat. Kalau tidak dibuka, kami akan tempuh jalur resmi,” tutup Mariam (Ipuel)
