Trilokanews.com - Padang - Menentukan arah dan kebijakan pemerintah daerah propinsi Sumbar tentang Komoditi gambir sebagai komoditi spesifik dari 2 daerah kabupaten Pessel dan kabupaten Limapuluhkota.
Dinas perdagangan Sumbar melakukan dengar pendapat menyangkut harga standar gambir ditingkat petani gambir guna meningkatkan perekonomian petani yang sejahtera di daerah.
Dilakukan dengar pendapat dinas perdagangan dengan Komisi II DPRD Sumbar, beserta IKM gambir Pesisir Selatan yang didampingi oleh dua anggota DPRD kabupaten Pessel di ruang khusus 2 DPRD Sumbar, pada Kamis (02/10/2025).
Kepala dinas perindustrian dan Perdagangan propinsi Sumbar Ir. novrial.
Mengatakan kewenangan dinasnya untuk mengstabilkan harga gambir di Sumbar adalah dengan menjalani aturan di Perda propinsi Sumbar yang lahir pada 26 Agustus 2025.
Selanjutnya kita menunggu pembentukan team guna penetapan harga minimal agar harmonis antara eksportir terjaga dengan baik.
Dengan memotong mata rantai perdagangan dari petani, pengepul dengan toke di daerah itu sehingga akan membaiknya harga gambir ditingkat petani.
Sumbar telah menguasai 90% pasar dunia untuk gambir mentah, namun nilai ekonominya masih rendah karena dominasi ekspor gambir mentah.
Namun harganya sangat rendah mencapai Rp 23.000/kilo, standarnya harus berkisar Rp 40.000 hingga Rp 50.000/kilo agar petani gambir di Sumbar bisa sejahtera.
Bila kita lakukan hilirisasi hasil gambir, masih terkendala pasar dunia di negara India, Karena India selama ini mampu berleluasa dalam mengatur harga gambir dunia khususnya dari Sumbar.
Karena pedagang gambir di Padang melakukan spekulasi harga ditingkat petani karena perusahaan India memiliki hubungan erat dengan pedagang-pedagang gambir yang ada di Padang.
Menanggapi hal tersebut Ketua komisi II DPRD Sumbar Ilson Cong Dt Mangguang, sangat serius untuk menstabilkan harga gambir di Sumbar dengan meningkat mutu dan kualitas gambir untuk diekspor ke India.
Walaupun dalam kenyataannya Gambir yang di campur tanah liat lebih disenangi pedagang-pedagang gambir.
Langkah kita kedepan memang gambir bukan ekspor unggulan tapi gambir merupakan spesifik dari Sumbar jangan sampai spekulasi harga tidak stabil sehingga petani di rugikan.
Maka kebijakan melalui peraturan Gubernur Sumbar sangat kita nantikan secara cepat dan tepat untuk menyelamatkan ekonomi petani gambir didaerah,"Pungkasnya.
(Maruli)
