Trilokanews.com - Taput - Beredarnya wacana dan maraknya Komponen dari warga masyarakat, bahkan Eporus HKBP yang selalu menyuarakan untuk Tutup PT TPL, bersama-sama dengan masyarakat Batak center mendesak pemerintahan untuk cabut ijin usaha beroperasi perusahaan.
Kemenkumham Natalius Pigai menerangkan kami bekerja dengan berbagai kajian, tanggapi hal itu dalam konteks hak asasi adalah untuk cari solusi, bukan merugikan karyawan menutup PT TPL, dalam wawancara press release, pada Minggu (07/12/2025).
Natalius Pigai menyampaikan bahwa Keterkaitan perusahan dengan karyawan adalah Simbiosis Mutualisme, dengan Artinya sama-sama menguntungkan, dan negara Pemerintah tidak dapat bertindak untuk menutup PT TPL disesuaikan kajian dikarenakan akan merugikan karyawan.
Lanjutnya, Negara ini penting bagi koporasi, negara juga penting bagi Karyawan, untuk itu perusahaan penting mengoptimalkan aspek-aspek adat lingkungan dan ekosistem serta mensejahterakan masyarakat, untuk permasalahan yang ada pada perusahaan ada sangksi yang disesuaikan dengan Standart International yang sudah ada, agar perusahaan di hari mendatang menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah berkewajiban Untuk menambah Lowongan kerja bukan mengurangi, namun mencari Kajian-kajian untuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan, agar kesalahan-kesalahan yang disuarakan masyarakat dapat diperbaiki demi kepentingan masyarakat.
Negara mementingkan kemakmuran masyarakat, perusahaan agar memperbaiki Ekosistim, menyetarakan dengan peraturan, agar perusahaan PT TPL memperbaikinya dan mensejahterakan masyarakat,"pungkasnya.
Seperti Yang di Cetuskan Pengurus Aliansi Masyarakat Bersatu Sumatera Utara di Ketuai Edisanto Panjaitan AMd, Sekretaris Jekson Silalahi, Bendahara Golfrit Sinaga yang Mengibarkan SPANDUK SAVE PT TPL JAYA TPL.
Bertujuan, kiranya pihak perusahaan dapat memperbaiki kekurangan kelemahanya di tengah-tengah masyarakat luas secara perlahan, masyarakat PT TPL dapat di terima di hati, berkat kepeduliannya terhadap lingkungan.
Untuk itu juga dapat bersinergi dengan ramah lingkungan, serta Jangan mau bentrok dengan masyarakat Sumatera Utara. Khususnya, di Kabupaten Tapanuli raya, termasuk peningkatan manajemen pembayaran tagihan keuangan harus di tepati, cepat pembayaran yang agar para pedagang Kecil ekonominya berkembang maju.
(Simon Sinaga)
