masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Masalah banjir yang melanda di wilayah Kabupaten Bekasi di daerah Babelan, warga dan Desa serta Kecamatan mengadakan pertemuan terkait dengan keluhan warga masyarakat yang terdampak banjir dengan mengadakan rapat di komisi tiga.
Rapat di buka pada pukul satu lewat wib dihadiri staff dari dinas Binamarga bidang PSDA yang mewakili Kepala bidang (Kabid) yang tidak bisa hadir, begitu juga hadir Sekcam Babelan, Disperkimtan Ketua Dewan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 3, serta Sekdes Desa Gedung Jaya.
Dalam rapat tersebut sekdes mewakili keluhan Masyarakat di wilayahnya terdampak banjir dan kedua masalah pertanian yang gagal panen dikeluhkan. Adanya perumahan, saluran air tertutup dengan perumahan yang akhirnya tidak sampai ke kali pembuangan, sehingga petani biasanya setiap tahun dua sampai 3 kali panen sekarang sekali panen, itu masih mending panen ini setahun tidak di tanami karna saluran airnya tertutup," ungkapnya
" Kita juga belum paham apakah itu dulunya irigasi dari pemerintah, apakah itu inisiatif masyarakat buat irigasi di lahan orang (Perumahan) kita juga belum paham, karna dari jaman dulu udah ada. Dan harapan kita jika itu memang tanah pengembang saya berharap kepada pemerintah terkhusus Kabupaten Bekasi buatkan lah irigasi baru untuk petani, karna sawah itu untuk ketahanan pangan untuk Kabupaten Bekasi. Jika itu tanah irigasi milik pemerintah, ia harus di balikin lagi buat petani. Saya sudah sampaikan ke dewan, dulu sama bu dewan Ani Rukmini sempat sidak kelokasi tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya," ujarnya
Disisi lain, Dewan Saipul Islam Komisi tiga mengatakan akan adakan rapat, rapat hari ini di ulang pekan depan, karna rapat ini kita dadakan, bersurat baru kemarin mangkanya satu pengembang tidak hadir serta Dinas Cipta Karya. Terkait banjir, drainase pengembang asal buat tanpa melihat proses elevasi air mau jatuh kemana nah. Contoh PAL banjirnya dia ( pengembang ) sudah terima PAL banjirnya dia hanya lihat, tapi tidak di baca aturan pal banjir .dan juga ini sering kali pengembang lakukan itu. Dan tadi saya sampaikan juga kepada pengembang kewajiban pengembang itu melakukan kolam retensi dua persen. Disini banyak pengembang tidak melaksanakan itu. Kalau kita tidak mengatakan Dinas salah atau pengembang salah paling tidak kita introspeksi masing-masing. Pengembang harus lakukan tugas dengan benar dan dinas juga harus benar melakukan rekomendasi dan tolong di cek apakah pekerjaan itu benar atau tidak? Kami anggota dewan melihat cuman secara teknis saja," ujarnya (Mariam)
