masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Siti Mariam ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi angkat bicara terkait dengan Pansus aset. Organisasi profesi wartawan ini mendesak DPRD Kabupaten Bekasi segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menuntaskan aset milik Kabupaten Bekasi yang hingga kini masih berada di wilayah Kota Bekasi.
Desakan FWJI mencuat di tengah sorotan 27 tahun sengketa aset pasca pemekaran 1997 antara Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Puluhan aset berupa tanah dan bangunan milik Kabupaten Bekasi belum memiliki kepastian hukum dan status pemanfaatan yang jelas.
FWJI menilai persoalan ini bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut kedaulatan aset daerah dan hak rakyat Kabupaten Bekasi.
"Kami FWJI mendesak DPRD Kabupaten Bekasi segera bentuk Pansus Aset. Aset milik Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah Kota Bekasi wajib segera dituntaskan statusnya. 27 tahun terlalu lama untuk menggantung. Apalagi sudah ada ajakan dari Ketua DPRD Kota Bekasi agar DPRD Kabupaten Bekasi sama-sama buatkan Pansus. Jadi ajakan itu jangan diabaikan," tegas Mariam, Pimpinan FWJI Korwil Kabupaten Bekasi.
Menurut Mariam, keberadaan Pansus sangat penting. Pansus akan jadi instrumen untuk mendata ulang, memverifikasi legalitas, dan menindaklanjuti aset Kabupaten Bekasi yang masih "nyangkut" di Kota Bekasi.
FWJI mengingatkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan aset pasca pemekaran wajib selesai 1 tahun. Kenyataannya sudah tahun ke-27.
FWJI juga mendorong DPRD Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan DPRD Kota Bekasi. Kolaborasi dua lembaga legislatif dinilai jadi kunci agar Pansus berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
TUNTUTAN TEGAS FWJI
1. Segera bentuk Pansus Aset Kabupaten Bekasi di Kota Bekasi.
2. Audit tuntas seluruh aset dan umumkan ke publik.
3. Libatkan ahli hukum dan BPKD agar tidak ada lagi aset yang menggantung
Suara FWJI menambah tekanan publik ke DPRD Kabupaten Bekasi. Setelah DPRD Kota Bekasi lebih dulu mengajak, kini giliran FWJI yang mendorong dari sisi control publik tata kelola pemerintah. Rakyat Kabupaten Bekasi menunggu Pansus benar-benar terbentuk, bukan hanya wacana," tutupnya
Reporter: Catur Sujatmiko
