Trilokanews.com - Palembang - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), pada Jumat (20/06/2025).
sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan ini juga bertujuan mencari referensi kebijakan dalam menghadapi dinamika peraturan nasional terkait perpajakan dan retribusi yang berdampak langsung pada struktur pendapatan daerah.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri, menyampaikan bahwa sejumlah perubahan kebijakan, seperti skema Opsen Pajak serta pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor langsung ke kabupaten/kota, memerlukan respons strategis dari pemerintah provinsi agar keuangan daerah tetap terjaga dan program pembangunan berjalan optimal.
Kami ingin mendapatkan masukan konkret, bagaimana Sumsel mampu memaksimalkan potensi PAD mereka, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pusat yang tidak sepenuhnya menguntungkan pemerintah provinsi,” ujar Indra Catri.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumbar juga menggali informasi tentang arah kebijakan strategis pembangunan Sumsel untuk lima tahun ke depan, termasuk sektor-sektor unggulan yang mendukung pendapatan daerah, seperti industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD Sumbar menanyakan strategi konkret yang dilakukan Sumsel dalam mengantisipasi ketidakpastian anggaran, seperti penyusunan skenario cadangan jika terjadi penurunan pendapatan, serta upaya integrasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota agar dokumen perencanaan pembangunan—termasuk RPJMD—lebih terstruktur dan menyeluruh.
“Selain pendapatan, kami juga mempelajari bagaimana konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dijaga, agar capaian pembangunan sesuai target. Juga, bagaimana kebijakan pendidikan, kesehatan, pemanfaatan sumber daya laut, dan pengembangan sektor pariwisata dijadikan bagian dari kerangka peningkatan kesejahteraan,” jelas Indra.
Tak kalah penting, Pansus juga meminta penjelasan terkait pengembangan BUMD di Sumsel sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Penguatan peran BUMD dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD serta menciptakan lapangan kerja baru.
Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi DPRD Sumbar dalam menyusun RPJMD 2025–2029 yang responsif terhadap kondisi anggaran dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat diadopsi ke dalam RPJMD Sumbar sebagai bagian dari strategi untuk membangun daerah yang mandiri secara keuangan, berdaya saing, dan inklusif,” tutup Indra Catri.
Kedatangan rombongan DPRD Sumbar disambut langsung oleh Sekretaris Bappeda Sumsel, M. Adhie Martadhiwira. Ia memaparkan strategi utama Pemprov Sumsel dalam mengelola PAD, dengan menempatkan sektor migas sebagai pilar utama pendapatan daerah.
Menurut Adhie, Pemprov Sumsel mengawasi secara ketat kepatuhan perusahaan migas terhadap kewajiban daerah, serta terus mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui BLUD dan layanan publik produktif. Di sisi lain, penguatan basis pajak dilakukan melalui pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan swasta dan LSM, serta perbaikan pelayanan pajak kendaraan bermotor.
"Kami juga melakukan reformasi tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, penegakan perda, serta memastikan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujar Adhie.
(Maruli)
