masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Aceh Tengah - Proyek pembangunan Rumah Sakit Regional Takengon yang telah menghabiskan anggaran besar dan mencapai progres fisik sekitar 90% hingga kini belum difungsikan. Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Winarno, menyampaikan bahwa proses aktivasi RS Regional masih terganjal sejumlah kendala teknis dan administratif.
“Masih ada bagian seperti selasar yang roboh dan instalasi jaringan listrik yang belum diperbaiki. Ini masih menjadi tanggung jawab pihak provinsi karena sejauh ini belum ada serah terima aset ke kabupaten,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan PPTK Banda Aceh, dan proses penyerahan aset sedang diajukan berdasarkan hasil asesmen Inspektorat dan DPRA Aceh.
Terkait kesiapan operasional, Winarno mengakui bahwa hingga saat ini belum ada alat kesehatan yang tersedia di RS Regional. “Untuk SDM, nanti akan kami inventarisasi dan sesuaikan. Kita upayakan tenaga medis dari RS Datu Beru bisa diperbantukan. Ke depan, dalam tiga tahun ke depan, kita berharap banyak tenaga kesehatan kembali ke daerah,” jelasnya.
Evaluasi dan Pencegahan Korupsi
Kasus dugaan korupsi pembangunan RS Regional yang menjerat lima tersangka juga masih berproses di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,17 miliar. Menanggapi hal ini, Winarno mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen bersama BPK, Inspektorat, dan Dinas PU untuk menjaga aset negara yang ada di daerah. Ia juga memastikan Satpol PP dilibatkan untuk pengamanan aset provinsi di lapangan.
Saat ditanya mengenai kelanjutan kerja sama dengan kontraktor dan konsultan proyek bermasalah, Plt Kadinkes tidak menjelaskan secara rinci, namun menekankan pentingnya perbaikan sistem ke depan. “Kita harus memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sistem pengawasan akan diperkuat dan proses perencanaan proyek infrastruktur akan dievaluasi total,” ujarnya.
Prioritas dan Harapan Baru
Sejak ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Winarno mengaku fokus pada pemulihan kepercayaan publik. “Prioritas utama saya adalah meningkatkan kinerja internal dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang selama ini tercoreng akibat berbagai isu negatif,” tegasnya.
Mengenai tunggakan hak-hak tenaga kesehatan seperti BOK dan tunjangan jaga malam, Winarno mengatakan saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak Polda terkait anggaran tahun 2022–2023. “Semua pihak terkait, termasuk PPTK, sudah diperiksa,” ujarnya.(charim).
