Trilokanews.com - Padang - Komisi IV DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar sebagai yang berwenang mengelola Terminal Anak Air.
Dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran lebih kurang Rp92 miliar, hingga saat ini Terminal Anak Air masih belum berfungsi optimal sebagai titik keberangkatan dan kedatangan angkutan di Kota Padang.
Persoalan ini mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Sumbar, Komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ini mendorong terminal tipe A tersebut bisa berfungsi optimal.
Dorongan ini disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar sebagai yang berwenang mengelola Terminal Anak Air, baru-baru ini.
“Dari kunjungan kerja ini, kita ketahui kondisi bangunan Terminal Anak Air sudah oke dengan fasilitas yang memadai, Hanya saja secara fungsi memang belum optimal karena masih sedikit sekali kendaraan yang masuk ke sini,” ujar Doni.
Ditegaskannya, Komisi IV mendorong pemanfaatan Terminal Anak Air bisa maksimal, karena anggaran yang terpakai untuk membangun terminal ini tidaklah sedikit. Jika tak dimanfaatkan, miliaran dana publik yang sudah digelontorkan tentu akan sia-sia.
Disamping itu, jika tak di jadikannya Terminal Anak Air sebagai titik keberangkatan dan kedatangan angkutan juga membuat ruas-ruas jalan di Kota Padang menjadi macet.
Hal ini lagi lantaran sopir bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) memilih menaikan dan menurunkan penumpang di sembarangan tempat yang kemudian memakan bahu jalan.
Selain menyebabkan macet, menaikkan dan menurunkan penumpang di badan jalan ini juga membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya.
“Bisa kita lihat, mulai dari ruas jalan Adinegoro hingga kampus UNP selalu terjadi kemacetan karena banyaknya bus yang parkir di bahu jalan untuk menurunkan atau menaikkan penumpang. Ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Maka dari itu kita dorong Terminal Anak Air ini dimanfaatkan dengan optimal. Apa yang menjadi titik persoalan, mari kita carikan solusinya secara bersama,” ujar Doni.
Ia juga menyampaikan, harus ada dorongan dari OPD terkait agar AKDP dan AKAP mau masuk ke terminal. Dari DPRD sendiri, yang menjadi urusan provinsi akan diintensifkan untuk dikawal, Tutupnya.
(Maruli)
