masukkan script iklan disini
trilokanews.com - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengambil langkah strategis yang tegas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer. Melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025 senilai total Rp4,5 miliar, Pemkab Situbondo fokus memperkuat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai benteng terdepan kesehatan publik.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa dana signifikan tersebut disalurkan secara merata untuk mengoptimalkan sarana, prasarana, serta suplai logistik medis di seluruh jaringan Puskesmas.
"Total anggaran yang kami kucurkan mencapai Rp4,5 miliar. Angka ini cukup besar untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Situbondo," ujar dr. Sandy.
Strategi pemerataan ini bertujuan untuk menghilangkan disparitas layanan, memastikan setiap warga —baik di perkotaan maupun pedesaan— memperoleh akses kesehatan yang memadai tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
Distribusi dana diprioritaskan pada sektor logistik medis, terutama untuk menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan bahan habis pakai (BHP). Prioritas utama adalah mencegah kekosongan stok obat penyakit umum seperti hipertensi, diabetes, dan infeksi saluran pernapasan.
Selain obat-obatan, pengadaan BHP seperti jarum suntik, kapas, perban, sarung tangan medis, dan cairan antiseptik menjadi perhatian serius demi menjamin standar higienitas dan keselamatan pasien. Kualitas layanan diagnostik juga ditingkatkan dengan pengadaan reagen dan bahan kimia laboratorium untuk tes darah, kadar gula, dan deteksi dini penyakit menular.
Dari sisi infrastruktur, dana DBHCHT juga dialokasikan untuk peremajaan sarana dan prasarana. Beberapa Puskesmas lama akan mendapatkan perbaikan minor dan penggantian alat medis yang usang, menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman dan modern.
Kabupaten Situbondo kini diperkuat oleh 20 Puskesmas aktif yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah ini termasuk tiga unit baru yang baru diresmikan, yakni Puskesmas Wonorejo di Kecamatan Banyuputih, Puskesmas Klampokan di Kecamatan Panji, dan Puskesmas Widoropayung di Kecamatan Besuki.
"Penambahan tiga unit baru ini merupakan langkah strategis untuk mengurai kepadatan pasien dan memperpendek jarak akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan," jelas dr. Sandy. Setiap unit, baik lama maupun baru, mendapatkan porsi dana untuk penguatan layanan dasar ini.
Lebih lanjut, Dinkes Situbondo tidak berhenti pada program tahun berjalan. dr. Sandy juga mengungkapkan tengah menyiapkan rencana jangka menengah untuk DBHCHT ke depan, yang berfokus pada pengadaan fisik berskala besar.
Rencana tersebut mencakup penambahan alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti ultrasonografi (USG) portabel dan alat deteksi jantung, serta perluasan atau pembangunan gedung Puskesmas baru.
"Kami sedang melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan agar setiap rupiah dari dana DBHCHT memberikan dampak maksimal bagi masyarakat," tegasnya, menekankan komitmen terhadap perencanaan yang akurat dan transparan.
dr. Sandy menegaskan bahwa alokasi dana DBHCHT ini bukan hanya tentang peningkatan pelayanan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memitigasi dampak kesehatan dari produk tembakau.
"Dana yang berasal dari cukai tembakau kami kembalikan ke masyarakat dalam bentuk kesehatan. Ini bentuk siklus kebijakan yang sehat dan berkeadilan," katanya, Selasa (21/10/2025).
Optimalisasi dana ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui indikator kesehatan, sekaligus meningkatkan motivasi dan kenyamanan kerja para tenaga kesehatan.
Dengan fondasi sistem kesehatan yang kuat dan berkelanjutan, Situbondo bertekad menjadikan Puskesmas sebagai pusat pelayanan yang siap, lengkap, dan manusiawi demi terwujudnya masyarakat Situbondo yang sehat dan sejahtera. (Adv/Hm)
