masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil III, Ahmad Faisal, S.H.I., melaksanakan kegiatan reses tahun 2025. Di Gedung SMK Tiara Bangsa, RT/RW 001/001, Dusun III, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri oleh Freddy dari Sekretariat DPRD (Sekwan), Kepala puskesmas, serta unsur RT, RW, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Sebelum acara dimulai, seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap Tanah Air.
Dalam sambutannya, Ahmad Faisal menyampaikan rasa syukur dapat langsung membuka kegiatan reses tersebut. Ia menjelaskan bahwa masa reses merupakan waktu penting bagi anggota dewan untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini saya bisa membuka langsung kegiatan reses ini. Dalam kesempatan kali ini, merupakan masa sidang kedua pada masa persidangan pertama tahun 2025. Saya berharap bapak ibu sekalian bisa memberikan aspirasi maupun masukan, karena saat ini kita sedang dalam pembahasan anggaran tahun 2025–2026,” ujar Ahmad Faisal.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang berdampak pada sejumlah sektor, termasuk infrastruktur dan kesehatan.
“Kondisi transfer ke daerah mengalami penurunan, tentu ini berimbas pada berbagai kegiatan, salah satunya infrastruktur. Apalagi mencakup bidang kesehatan, ini cukup kompleks. Kebetulan hadir juga Kapus di sini, kita tahu bersama bahwa kondisi Jamkesda dan asuransi daerah,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD yang tergabung di Komisi I, Ahmad Faisal juga menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, termasuk Dinas PTSP dan sektor pelayanan publik lainnya.
Ia berharap melalui forum reses ini, masyarakat dapat aktif menyampaikan usulan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan masing-masing, agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan daerah mendatang.( Catur Sujatmiko)
