masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar, Bosih Awaludin S. Sos, M.Si, melaksanakan kegiatan reses tahun 2025 di Blok Kramat Cijengkol, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Aep Saifulloh, masyarakat setempat, tokoh pemuda, serta para kader partai Golkar yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi
Dalam sambutannya, Bosih Awaludin mengungkapkan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi anggota DPRD, khususnya bagi mereka yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar).
“Anggota dewan, wabilkhusus bagian banggar, makin pusing menyusun anggaran untuk tahun 2026. Kenapa? Karena usulan dari masyarakat terlalu banyak, sementara duitnya tidak cukup. Dana ada, tapi tidak mencukupi karena adanya pengurangan dari transfer kas daerah oleh pemerintah pusat,” ungkap Bosih.
Lebih lanjut, Bosih menjelaskan bahwa pengurangan transfer dana dari pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah. Ia memaparkan, hampir Rp800 miliar hingga Rp1,5 triliun dana yang seharusnya diterima oleh Kabupaten Bekasi tidak dihibahkan atau ditransfer.
“Oleh sebab itu, ada beberapa usulan dari bapak/ibu yang sudah disampaikan kepada saya belum bisa direalisasikan,” jelasnya.
Meski demikian, Bosih meminta masyarakat agar tidak berhenti menyampaikan aspirasi dan tetap optimis memperjuangkan kebutuhan wilayahnya.
“Kalau kita minta jangan berhenti, sama seperti ketika kita meminta kepada Allah SWT. Jangan karena hari ini tidak terkabul, besok kita malas berdoa. Terus berdoa, mudah-mudahan bisa terkabul. Biasanya kalau doa belum terkabul, ada sesuatu yang harus kita perbaiki,” ujarnya memberi semangat kepada warga.
Kegiatan reses ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus sarana bagi Bosih Awaludin untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan harapan warga Desa Cijengkol.
Dengan suasana yang penuh keakraban, Bosih menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat kabupaten, meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan akibat keterbatasan anggaran.( Catur Sujatmiko)
