masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Ketua Koordinator Wilayah Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Bekasi, Mariam, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Tirta Bhagasasi, yang dinilai belum memberikan hasil maksimal terhadap pelayanan publik maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap pengelolaan BUMD yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah. Menurut Mariam, perusahaan daerah yang menggunakan modal dari pemerintah harus dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel.
“BUMD itu menggunakan modal dari pemerintah daerah, yang sumbernya dari uang rakyat. Maka pengelolaannya harus jelas dan hasilnya juga harus maksimal untuk masyarakat,” ujar Mariam.
Ia menilai, apabila pendapatan Perumda Tirta Bhagasasi belum optimal, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan yang menghambat kinerja perusahaan dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bekasi, Muhammad Ridwan menjelaskan bahwa di Kabupaten Bekasi terdapat tiga sektor BUMD, yakni sektor gas, perbankan, dan air bersih.
“Ada tiga BUMD, yaitu sektor gas, perbankan, dan air. Ketiganya menggunakan modal dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham,” jelasnya saat dikonfirmasi awak media.
Khusus untuk sektor air, lanjutnya, pengelolaan berada di bawah Perumda Tirta Bhagasasi sebagai perusahaan daerah air minum milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan total penyertaan modal sejak berdiri hingga kini mencapai kurang lebih Rp76 miliar.
Terkait pengembangan pelanggan industri, Ridwan mengatakan pihaknya telah mendorong manajemen Perumda Tirta Bhagasasi agar lebih cepat melakukan pendekatan dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Ia juga menyoroti tingginya angka Non-Revenue Water (NRW) atau kehilangan air, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab pendapatan perusahaan belum maksimal.
“NRW itu ibarat air yang dibeli 100, tapi yang terjual hanya 60. Sisanya hilang atau tidak termanfaatkan, padahal biaya pembelian tetap dibayar penuh. Kalau angka NRW bisa ditekan, otomatis pendapatan akan meningkat,” terangnya.
Menurut Muhammad Ridwan, penurunan NRW harus menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional dan peningkatan pemasukan perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Mariam meminta Plt Bupati Bekasi untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit ulang terhadap pendapatan maupun kinerja Perumda Tirta Bhagasasi.
“Kalau memang ada pendapatan yang tidak maksimal, harus dicari penyebabnya. Plt Bupati jangan diam. Ini menyangkut aset daerah dan uang masyarakat yang ditanamkan sebagai modal,” tegas Mariam.
Ia berharap evaluasi terhadap seluruh BUMD di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan secara serius agar keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi," (Catur Sujatmiko)
