masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Sorotan tajam datang dari Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan Workshop Akuntabilitas Keuangan & Percepatan Pembangunan Desa Kabupaten Bekasi 2026 yang digelar di Gedung Wibawa Mukti.
Ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai, acara yang seharusnya mengedepankan prinsip efisiensi anggaran justru menampilkan kesan berlebihan.
“Pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran penggunaan dana harus hemat, tepat sasaran, dan produktif. Tapi di acara ini justru terlihat kontras,” ujar Mariam.
Menurutnya, perbedaan perlakuan antara tamu undangan dan pejabat terlihat jelas. Para tamu umum, termasuk kepala desa, menerima nasi kotak setelah acara. Sementara itu, pejabat menikmati hidangan khusus di meja VIP lengkap dengan sajian penutup berupa durian montong.
“Ada nasi kotak untuk tamu, tapi di meja pejabat tersedia hidangan khusus. Bahkan cuci mulutnya pakai durian montong. Aromanya tercium ke seluruh ruangan,” katanya.
Mariam juga menyoroti percakapan dengan seorang pegawai yang tengah membuka durian. Ia mengaku mendapat informasi bahwa buah tersebut disediakan khusus untuk tamu VIP dan sebagian untuk kalangan dewan.
Kondisi ini semakin kontras ketika pegawai kebersihan hanya bisa mencium aroma tanpa menikmati. “Kita cuma kebagian kulit sama wanginya aja,” ujar salah satu petugas kebersihan yang dikutip Mariam.
Tak hanya itu, FWJI juga menyoroti pembagian uang akomodasi sebesar Rp172 ribu kepada peserta, yang dibagikan bersamaan dengan nasi kotak setelah acara. Para kepala desa disebut harus mengantre untuk menerima fasilitas tersebut.
“Di mana letak efisiensinya? Ini acara terasa mewah. Baru kali ini saya lihat kegiatan pemerintah dengan cuci mulut durian montong di tengah wacana penghematan,” tegas Mariam.
Saat dikonfirmasi, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, mengaku tidak mengetahui secara detail anggaran kegiatan tersebut.
“Tidak tahu, tanya saja yang mengerti. Kita hanya mengikuti saja. Soal durian, itu hanya beberapa biji saja,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan lanjutan terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam kegiatan yang mengusung tema pengelolaan keuangan desa.
FWJI menegaskan, kritik ini bukan sekadar soal konsumsi, melainkan menyangkut konsistensi kebijakan pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran di tengah berbagai program penghematan yang tengah digaungkan.
“Kalau bicara akuntabilitas, harusnya dimulai dari hal kecil seperti ini. Jangan sampai pesan efisiensi hanya jadi slogan, tapi praktiknya berbeda,” pungkas Mariam.
