Trilokanews - Kota Lubuk Linggau, Komitmen Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif kembali ditegaskan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa mewakili Wali Kota Rachmat Hidayat menerima audiensi Komisi Disabilitas Nasional di ruang kerjanya, Kamis, 17 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Lubuk Linggau. Dalam kesempatan itu, H Trisko Defriyansa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi Disabilitas Nasional yang dinilai membawa semangat baru bagi pembangunan pelayanan publik yang lebih ramah dan setara.
“Pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Saat ini pelayanan ramah disabilitas sudah diterapkan di puskesmas, rumah sakit, kantor keimigrasian hingga sejumlah fasilitas umum lainnya,” ujar Trisko.
Tak hanya itu, Pemkot Lubuk Linggau juga tengah mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas melalui perda inisiatif DPRD yang kini sedang berproses di biro hukum provinsi. Pemerintah berharap regulasi tersebut menjadi payung hukum kuat untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas.
Selain perda, Pemkot juga mendukung pembentukan Komite Disabilitas Daerah (KDD) sebagai wadah yang nantinya melibatkan langsung unsur penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan.
Dalam audiensi itu, Trisko mengungkapkan bahwa Kota Lubuk Linggau juga berencana menggelar Pekan Paralympic bagi penyandang disabilitas. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan potensi dan prestasi atlet disabilitas di daerah.
Namun demikian, Pemkot Lubuk Linggau masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keterbatasan tenaga komunikasi bagi penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah berencana menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga serta mengadakan pelatihan khusus.
“Kalau untuk sekolah, saat ini sudah tersedia,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner sekaligus Ketua Disabilitas Ganda (Disleksia dan kurang dengar), Dante Rigmalia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau segera mempercepat pembentukan perda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Kami juga mendorong pembentukan Komite Disabilitas Daerah yang di dalamnya harus melibatkan unsur penyandang disabilitas,” tegas Dante.
Menurutnya, penyusunan rencana aksi daerah bagi penyandang disabilitas juga wajib melibatkan berbagai ragam disabilitas agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi kuat antara Komisi Disabilitas Nasional dan Pemerintah Kota Lubuk Linggau demi menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif, humanis dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (A_01).
