KABUPATEN BEKASI, http://TrilokaNews.com – Forum Wartawan Jaya Indonesia [FWJI] Korwil Kabupaten Bekasi menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi belum menjawab secara transparan terkait anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026 senilai Rp59 Miliar.
Penilaian itu muncul setelah DPMD mengirim surat jawaban Nomor 400.10.2.4/2787-DPMD/2026 tertanggal 13 Agustus 2026, sebagai balasan atas surat permohonan FWJI Nomor http://02024.fwji/.v/th2026 tanggal 03 Agustus 2026.
Dalam surat permohonan, FWJI mengajukan 7 poin pertanyaan krusial. Mulai dari dasar perhitungan Rp59 Miliar, rincian RAB peruntukan anggaran, mekanisme jika terjadi kekurangan dana, hingga komitmen publikasi laporan pertanggungjawaban. Namun dari 7 poin tersebut, DPMD hanya menjawab 1 poin terkait rumus perhitungan yakni menggunakan DPT Pilkada 2024 ditambah 5%. ucapanya
.6 poin lainnya dilewati. Yang paling penting soal rincian Rp59 Miliar untuk apa saja, DPMD tidak menjawab. Hanya menunjuk ke SK Bupati Nomor 536 Tahun 2026 tapi tidak melampirkan,” tegas Ketua FWJI Korwil Kab Bekasi, Siti Mariam, Minggu [16/8/2026].
Menurut Siti, jawaban DPMD tersebut belum sesuai semangat UU KIP No 14 Tahun 2008. Informasi penggunaan anggaran publik wajib terbuka dan dapat diakses masyarakat. Ini uang rakyat. Masa rinciannya diumpetin? Jangan sampai ada kesan anggaran Pilkades tertutup dan rawan penyelewengan,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, FWJI akan melayangkan surat teguran kedua ke DPMD. FWJI meminta jawaban tertulis atas 6 poin yang belum dijawab, serta melampirkan salinan SK Bupati 536/2026 beserta lampiran RAB per desa.
“Kami akan terus kawal. Transparansi anggaran Pilkades harga mati,” pungkasnya. Forum Wartawan Jaya Indonesia (fWJI) adalah organisasi profesi wartawan yang berkomitmen mengawal transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi di Kabupaten Bekasi.
---
