masukkan script iklan disini
trilokanews.com - CILACAP - Sebanyak 361 siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap, mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Puluhan siswa bahkan harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, sementara penyebab pasti kejadian tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Cilacap mencatat, keluhan mulai dirasakan sejumlah siswa sejak Selasa malam (22/9/2026) hingga Rabu (23/9/2026). Gejalanya antara lain mual, muntah, diare, sakit perut, pusing hingga tubuh terasa lemas.
Dari 361 siswa yang mengalami keluhan, sebanyak 108 siswa berasal dari kelas X, 125 siswa kelas XI, dan 128 siswa kelas XII.
Penanganan medis langsung dilakukan dengan melibatkan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas. Sebanyak 70 siswa mendapatkan pertolongan dan obat-obatan di lingkungan sekolah, 15 siswa menjalani rawat jalan di Puskesmas Sampang, enam siswa masih menjalani rawat inap di Puskesmas Sampang, sedangkan 19 siswa dirujuk ke RSUD Cilacap.
Kepala Dinkes PPKB Cilacap, Hasanuddin, menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan para siswa menjadi prioritas utama.
Menurutnya, petugas kesehatan dari lima puskesmas diterjunkan untuk menangani para siswa, yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1.
Selain menangani korban, Dinkes juga berkoordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan pemeriksaan lokasi serta mengambil sampel makanan yang diduga berkaitan dengan munculnya keluhan kesehatan tersebut. Sampel selanjutnya akan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Artinya, hingga kini belum ada kesimpulan resmi mengenai sumber penyebab kejadian. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan apakah keluhan tersebut berkaitan dengan makanan, air, lingkungan, atau faktor lainnya.
FWJ Indonesia Soroti Pengawasan: Jangan Sekadar Formalitas
Kasus yang menimpa ratusan siswa tersebut mendapat sorotan dari Hadi Try Wasisto.R, Ketua DPD FWJ Indonesia Jawa Tengah.
Hadi meminta pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG tidak melihat kejadian tersebut semata sebagai persoalan penanganan korban, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dari hulu hingga hilir.
Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap dapur SPPG yang memasok makanan untuk para siswa, khususnya di wilayah Kecamatan Sampang.
Menurut Hadi, apabila nantinya hasil investigasi menemukan adanya persoalan dalam proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi maupun kualitas peralatan makanan, maka harus ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa peserta didik.
“Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tegas Hadi dalam keterangannya.
Sorotan FWJ Indonesia tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya investigasi resmi. Karena itu, tudingan mengenai lemahnya pengawasan maupun dugaan adanya persoalan pada sarana penyajian makanan masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan temuan resmi.
Persoalan "Ompreng" Ikut Dipertanyakan
Selain sistem pengawasan, FWJ Indonesia juga menyoroti kualitas wadah makanan atau ompreng yang digunakan dalam distribusi MBG.
Dalam keterangannya kepada wartawan, AKP Iqbal yang disebut terkait pengelolaan dapur MBG tersebut mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kejadian. Ketika ditanya apakah persoalan dapat berasal dari wadah makanan, ia menyatakan masih bingung dan mempertanyakan kemungkinan penyebab dari “ompreng”.
Ia juga membantah dugaan bahwa bahan makanan yang digunakan tidak berkualitas, dengan menyebut bahan-bahan yang dimasak telah melalui proses sortir.
Pernyataan tersebut justru membuka ruang evaluasi lebih luas: apakah seluruh rantai penyediaan MBG, mulai dari bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi hingga wadah makanan, telah memenuhi standar keamanan pangan?
Pertanyaan itu penting dijawab berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan asumsi.
BGN Diminta Perketat Evaluasi
Hadi juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG, terutama apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya pelanggaran standar keamanan pangan.
Menurutnya, program MBG merupakan program yang menyasar anak-anak sekolah sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar.
“Ini menjadi PR kita semua demi keselamatan anak-anak bangsa di masa mendatang,” ujarnya.
Dinkes Cilacap sendiri telah melakukan pemantauan terhadap sekolah lain yang menjadi sasaran distribusi MBG guna mendeteksi kemungkinan munculnya keluhan serupa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini.
Penyebab Belum Final, Investigasi Harus Transparan
Kasus 361 siswa SMAN 1 Sampang menjadi perhatian serius karena jumlah siswa yang mengalami keluhan mencapai ratusan orang dan tersebar di seluruh jenjang kelas.
Namun, penting ditegaskan bahwa dugaan keracunan belum sama dengan kesimpulan mengenai penyebabnya. Sampai hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi resmi keluar, belum dapat dipastikan apakah sumber masalah berasal dari makanan MBG atau faktor lain.
Karena itu, publik kini menunggu dua hal: hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan SPPG.
Yang paling penting, keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran standar, maka harus ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil investigasi juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
Satu hal yang tidak boleh terjadi: kejadian serupa terulang sebelum persoalan yang sekarang benar-benar terungkap.
Bersumber dari rilis resmi FWJ Indonesia
