MUSI RAWAS - TRILOKANEWS, Penurunan kualitas udara yang diduga berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kabupaten Musi Rawas mulai menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan aktivitas pendidikan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan peserta didik. Menyikapi perkembangan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, Dr. Dien Candra, S.H, M.H, menerbitkan surat resmi No. 420/1088/Disdik/2026 tentang Pengaturan Aktivitas Pembelajaran Secara Daring sebagai Antisipasi Dampak Pencemaran Udara. Jumat, 18 September 2026 ke Redaktur Trilokanews.
Surat tersebut ditujukan kepada Kepala PAUD, SD, SMP, serta PKBM negeri maupun swasta di Kabupaten Musi Rawas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran tidak semata-mata mempertimbangkan keberlangsungan proses belajar mengajar di ruang kelas, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan peserta didik.
Kepala Sekolah diminta melakukan pemantauan terhadap tingkat pencemaran udara serta kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil Kecamatan).
Langkah ini menjadi penting karena kondisi kualitas udara dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena itu, keputusan mengenai pembelajaran dari rumah tidak diberlakukan secara otomatis kepada seluruh sekolah, melainkan mempertimbangkan kondisi nyata di masing-masing satuan pendidikan.
Dinas Pendidikan memberikan ruang kepada sekolah untuk mengusulkan aktivitas pembelajaran dari rumah atau daring, namun terdapat sejumlah indikator yang harus diperhatikan, yaitu :
- Tingkat pencemaran udara di lingkungan sekolah,
- Jumlah peserta didik yang terpapar penurunan kualitas udara, termasuk kondisi peserta didik yang harus izin sakit akibat gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan maupun keluhan kesehatan lainnya,
- Ketersediaan air bersih di sekolah, dan
- Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran dari rumah atau daring, sehingga perubahan metode pembelajaran tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Dengan demikian, usulan pembelajaran daring harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan sekolah, bukan sekadar keputusan sepihak, unjar Dr.Dien Candra.
" Hal yang menjadi penekanan dalam kebijakan tersebut adalah pembelajaran dari rumah tidak dapat langsung diberlakukan hanya berdasarkan keputusan Kepala Sekolah. Aktivitas pembelajaran secara daring baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ".
Mekanismenya, Kepala Sekolah terlebih dahulu menyampaikan usulan melalui Koordinator Wilayah Kecamatan, kemudian usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan sebelum rekomendasi diberikan. Artinya, terdapat mekanisme koordinasi dan evaluasi sebelum proses pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah.
Lanjut Kadisdik Dr.Dien, Kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk dunia pendidikan.
Sekolah menjadi salah satu ruang yang perlu melakukan langkah antisipasi ketika kualitas udara menurun. Pemantauan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah, ketersediaan air bersih, serta kesiapan pembelajaran daring menjadi bagian penting dalam menentukan langkah selanjutnya.
Di sisi lain, sekolah juga dituntut tetap menjaga, agar hak peserta didik memperoleh pembelajaran tidak terabaikan. Karena itu, keputusan untuk mengusulkan pembelajaran daring harus benar-benar berdasarkan kondisi lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Maka dari itu melalui surat No.420/1088/Disdik/2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas pada prinsipnya memberikan mekanisme bagi sekolah untuk mengambil langkah antisipatif terhadap kondisi kualitas udara.
Namun, mekanisme tersebut tetap menempatkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi sebelum pembelajaran dari rumah dilaksanakan.
Dengan kondisi kualitas udara yang dapat berubah sewaktu-waktu akibat perkembangan karhutla, pemantauan berkala dari setiap sekolah dan laporan melalui Korwil Kecamatan menjadi bagian penting agar kebijakan pendidikan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan secara cepat dan terukur.
Publik kini menunggu konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan: apakah setiap sekolah benar-benar aktif memantau kondisi udara, melaporkan keadaan peserta didik, serta memastikan kesiapan sarana pembelajaran apabila pembelajaran daring harus diberlakukan. Sebab dalam situasi pencemaran udara, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan proses pendidikan, tutup Kadisdik. (A_01).
