masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten BEKASI - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berkualitas. Mengusung tema “Sehat Untuk Semua”, peringatan tahun ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan medis, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam menerapkan pola hidup dan konsumsi pangan bergizi seimbang.
Di tengah tantangan persoalan gizi, stunting, obesitas, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular, peran tenaga ahli gizi dinilai semakin strategis. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi asupan nutrisi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengedukasi, mendampingi, dan mengawal perubahan perilaku masyarakat.
Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Bekasi. Maryatul Qibtiyah, S.Gz., Dietisien., MARS, menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi seimbang dan percepatan penurunan stunting harus dimulai dari penguatan edukasi serta pendampingan langsung kepada masyarakat.
Dalam wawancara melalui WhatsApp Messenger, Maryatul mengatakan bahwa ahli gizi memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar menghitung kebutuhan kalori maupun menyusun menu makanan. Hal terpenting adalah memastikan masyarakat memahami sekaligus mampu menerapkan prinsip gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.
"Peran ahli gizi di lapangan sangat strategis. Ahli gizi bukan hanya bertugas menghitung kebutuhan kalori atau menyusun menu makanan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan mampu menerapkan pola makan bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Menurutnya, intervensi gizi harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, hingga kelompok remaja. Langkah tersebut mencakup edukasi, pendampingan, pemantauan pertumbuhan anak, identifikasi dini masalah gizi, serta pemberian intervensi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap individu.
Pencegahan Stunting Harus Dimulai Sebelum Kehamilan
Maryatul menilai, upaya menekan angka stunting tidak boleh hanya berfokus pada penanganan anak yang sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Lebih dari itu, pencegahan harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga anak berusia dua tahun.
Periode tersebut dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), fase krusial yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak.
Karena itu, menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ahli gizi harus hadir langsung di tengah masyarakat dan membangun kolaborasi dengan kader posyandu, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta keluarga.
"Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh perubahan perilaku dan pola asuh di tingkat keluarga," tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sesaat atau kegiatan seremonial. Diperlukan pendampingan berkelanjutan, pemantauan yang konsisten, serta kesadaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dini.
PERSAGI Dorong Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Lebih Terukur
Selain persoalan stunting, PERSAGI Kabupaten Bekasi juga menaruh perhatian terhadap meningkatnya tantangan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat.
Maryatul berharap sinergi antara Dinas Kesehatan dan PERSAGI ke depan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi maupun edukasi semata. Kolaborasi harus diwujudkan melalui program konkret, berkelanjutan, dan memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur.
Setidaknya terdapat empat agenda strategis yang menurutnya perlu diperkuat.
Pertama, penguatan edukasi gizi masyarakat, khususnya mengenai pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, serta pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas.
Kedua, memperluas skrining dan deteksi dini terhadap masalah gizi maupun faktor risiko penyakit tidak menular. Upaya ini perlu menjangkau berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, tempat kerja, puskesmas, hingga komunitas masyarakat.
Ketiga, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan serta pendampingan. Dengan demikian, informasi dan pesan mengenai gizi yang diterima masyarakat menjadi lebih seragam, akurat, dan tepat sasaran.
Keempat, mengembangkan intervensi berbasis data. Setiap program yang dijalankan harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga dampaknya dapat dievaluasi, baik terhadap perbaikan status gizi masyarakat maupun penurunan faktor risiko penyakit tidak menular.
"Jadi, kita tidak hanya melaksanakan kegiatan, tetapi juga mengukur dampaknya, apakah terjadi perbaikan status gizi masyarakat dan penurunan faktor risiko penyakit," ungkap Maryatul.
Sinergi Pemerintah dan Profesional Gizi Jadi Kunci
Lebih jauh, Maryatul memandang Dinas Kesehatan dan PERSAGI memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Dinas Kesehatan memiliki kewenangan dalam kebijakan, penyusunan program, serta jejaring pelayanan kesehatan. Sementara PERSAGI memiliki sumber daya profesional dengan kompetensi dan keahlian di bidang gizi.
Jika kedua kekuatan tersebut disinergikan, berbagai program kesehatan di masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata.
Menurutnya, pembangunan kesehatan idealnya tidak hanya berorientasi pada pelayanan ketika masyarakat jatuh sakit. Masyarakat juga harus dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga kesehatannya secara mandiri melalui pola makan serta gaya hidup yang lebih baik.
"Harapannya, masyarakat bukan hanya menjadi lebih sehat karena mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi juga semakin sadar bagaimana menjaga kesehatannya melalui makanan dan pola hidup sehari-hari," tuturnya.
Momentum HKN ke-62 dengan tema Sehat Untuk Semua pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Penanganan stunting, perbaikan status gizi, dan pencegahan penyakit tidak menular membutuhkan kerja nyata yang terintegrasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, keluarga, dan masyarakat.
Bagi PERSAGI Kabupaten Bekasi, ahli gizi harus menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Sebab, mewujudkan masyarakat sehat bukan sekadar memastikan tersedianya layanan kesehatan, melainkan juga membangun kesadaran bahwa kualitas kesehatan dimulai dari apa yang dikonsumsi dan bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya setiap hari.
Reporter Catur Sujatmiko
