-->
  • Jelajahi

    Copyright © trilokanews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan Atas 2

     

    Iklan Atas 1

    Surat Klarifikasi Tak Kunjung Dijawab, Trilokanews Dorong Transparansi Anggaran Purwodadi 2026

    trilokanews
    Senin, November 16, 2026, 08.08 WIB Last Updated 2026-11-16T01:08:05Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini



    MUSI RAWAS - TRILOKANEWS, Sikap tertutup jajaran Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan Redaksi Trilokanews. Pasalnya, surat resmi permohonan klarifikasi dan keterbukaan informasi terkait anggaran serta pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 hingga kini belum mendapatkan tanggapan yang memadai, meskipun komunikasi telah dilakukan melalui surat resmi, WhatsApp hingga sambungan telepon. Surat bernomor 024/Red-TLN/Klarifikasi/X/2026 tersebut ditujukan kepada Camat Purwodadi, Depi, dengan permohonan klarifikasi mengenai sejumlah program dan kegiatan di Kecamatan  Mangunharjo, dan Kelurahan Purwodadi.


    Namun, Redaksi mempertanyakan mengapa surat resmi tersebut terkesan tertahan dan tidak segera ditindaklanjuti. Upaya konfirmasi kepada Camat Depi, Sekcam Arip, maupun Lurah Mangunharjo Herva juga belum memperoleh jawaban substantif.


    Ironisnya, setelah surat klarifikasi masuk, mulai terlihat adanya pembenahan. Kondisi ini justru memunculkan pertanyaan publik: mengapa pembenahan baru terlihat setelah media meminta klarifikasi? Apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut?

    Adapun sejumlah anggaran yang dimintakan penjelasan meliputi:

    1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sadarkarya senilai Rp137.133.891.
    2. Rehabilitasi Tanggul Banjir Desa T2 Purwakarya.
    3.  Belanja operasional Kecamatan Purwodadi
    4. Penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD: Rp77.460.000.
    5. Komponen instalasi listrik: Rp4.525.000.
    6. Barang cetakan dan penggandaan: Rp19.079.920.
    7. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan: Rp9.500.000.
    8. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD: Rp43.120.000.
    9. Jasa komunikasi, air dan listrik: Rp20.415.980.
    10. Jasa pelayanan umum kantor: Rp121.920.000
    11. Pemeliharaan kendaraan dinas: Rp29.631.555.
    12. Pemeliharaan peralatan dan mesin: Rp3.290.000.
    13. Pemeliharaan gedung kantor: Rp7.905.000.
    14. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor: Rp99.960.000.

    Khusus dua kegiatan pemeliharaan gedung senilai Rp7.905.000 dan Rp99.960.000, Redaksi meminta penjelasan apakah keduanya merupakan pekerjaan berbeda, pekerjaan lanjutan, atau memiliki objek pekerjaan yang sama. Termasuk lokasi, volume, spesifikasi dan bukti pelaksanaan pekerjaan.


    Program pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan: Rp17.572.350. Efektivitas pemberdayaan masyarakat: Rp7.700.000.

    1. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan: Rp358.940.000.
    2. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan: Rp404.541.450.
    3. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional: Rp107.352.712.
    4. Pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan: Rp31.248.000.
    5. Belanja jasa kebersihan dan penjagaan
    6. Tenaga kebersihan Kecamatan Purwodadi: Rp25.440.000.
    7. Petugas jaga malam Kecamatan Purwodadi: Rp12.000.000.
    8. Petugas kebersihan Kelurahan Mangunharjo: Rp12.000.000.
    9. Petugas jaga malam Kelurahan O Mangunharjo: Rp12.000.000.
    10. Petugas kebersihan Kelurahan Purwodadi: Rp12.000.000.
    11. Petugas jaga malam Kelurahan Purwodadi: Rp12.000.000.

    Seluruh rincian tersebut merupakan data kegiatan yang menjadi objek permohonan klarifikasi. Redaksi meminta penjelasan mengenai realisasi anggaran, penyedia, volume pekerjaan, lokasi kegiatan, dokumen kontrak, bukti pembayaran serta hasil pekerjaan di lapangan.


    Redaksi menegaskan, permintaan klarifikasi ini bukan bentuk tuduhan ataupun penghakiman terhadap pihak kecamatan maupun kelurahan. Namun, penggunaan uang negara wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.


    Sikap tidak merespons surat resmi, pesan WhatsApp maupun sambungan telepon tentu menimbulkan tanda tanya dan tidak mencerminkan semangat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.


    Camat Purwodadi Depi, Sekcam Purwodadi Arip, Bendahara Kecamatan dan Lurah Mangunharjo Herva diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi serta bukti pendukung agar pemberitaan tetap berimbang dan akurat.


    Pertanyaan mendasarnya: mengapa surat resmi media terkesan tertahan, mengapa konfirmasi tidak dijawab, dan mengapa pembenahan justru mulai terlihat setelah surat klarifikasi masuk?


    Trilokanews akan terus menjalankan fungsi pers dan kontrol sosial secara profesional. Apabila tidak terdapat persoalan, penjelasan terbuka beserta dokumen pendukung tentu menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik.


    Sebab, anggaran tersebut bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. (A_01)




    Komentar

    Tampilkan

    Terkini