Trilokanews.com - Padang - Hari kelima reses masa sidang ke-III tahun 2025, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mengadakan pertemuan dengan ratusan pelaku UMKM dari 4 kecamatan di Kota Padang, pada hari Selasa (29/07/2025).
Pada pertemuan yang dilaksanakan di Rumah Malam Sederhana, Jalan Rasuna Said, Kota Padang. Para pelaku UMKM sangat antusias mencurahkan isi hatinya dan mengungkapkan semua permasalahan yang dialaminya.
Salah satu persoalan yang paling umum dialami para pelaku UMKM terkait dengan sulitnya akses untuk mendapatkan permodalan dan belum adanya bantuan modal untuk pengembangan usaha dari pemerintah.
Meski begitu, di hadapan para pelaku UMKM, Muhidi berjanji akan mencarikan solusi dari setiap persoalan yang dialami pelaku UMKM.
Pasalnya, menurut Muhidi, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang harus didorong untuk terus berkembang dan naik kelas.
“Kalau UMKM maju dan berkembang, akan mendatangkan kesejahteraan bagi warga dan pemasukan bagi daerah. Kita ingin UMKM maju, Sumbar Berjaya,” ungkap Muhidi usai menyerap aspirasi pelaku UMKM.
Meski demikian, kata Muhidi, aspirasi yang disampaikan pelaku UMKM saat reses menjadi masukan dan bahan untuk menentukan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dari segi ekonomi.
Perencanaan pembangunan ke depannya. Kita akan perjuangkan sesuai dengan kewenangan kita,” tegas Muhidi.
Muhidi mengakui, dirinya selama ini sangat konsen melakukan pembinaan kepada UMKM di Kota Padang dengan menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek).
Tujuannya, agar pelaku UMKM mendapatkan pemahaman bagaimana untuk mengembangkan usahanya.
“Pelatihan dan Bimtek itu akan terus kita lakukan sesuai aspirasi dari peserta reses tadi. Materi-materi akan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi saat ini,” tutur dia.
Khusus untuk persoalan modal, Muhidi mengatakan, dirinya akan berupaya memperjuangkannya dengan lewat DPRD Sumbar. Namun, tentu tetap mengacu kepada regulasi yang ada.
“Soal bantuan modal, terkendala dengan regulasi. Yang bisa diberi hibah berupa uang hanya rumah ibadah, seperti masjid.
Sedangkan UMKM beruapa barang. Itu pun harus membentuk kelompok bukan perorangan.
Makanya, kita terus mendorong pelaku UMKM membentuk kelompok agar bantuan pemerintah bisa disalurkan,” tutupnya.
(Maruli)
