masukkan script iklan disini
trilokanews.com - JAKARTA - Ratusan pemilik kendaraan bermotor di berbagai wilayah Jawa Timur dilaporkan mengalami mogok atau kendaraannya tersendat sesaat setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Insiden yang merugikan masyarakat ini langsung memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus segera mengambil langkah konkret dan transparan dalam mengatasi keluhan masyarakat.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur yang kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini memprihatinkan, karena Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual agar tidak merusak kendaraan,” ujar Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, kasus ini menjadi alarm keras bagi perlindungan konsumen, terutama pengguna kendaraan roda dua dan roda empat yang mengandalkan BBM bersubsidi. Ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap gejala yang muncul setelah pengisian bahan bakar.
Menyikapi seriusnya persoalan ini, Komisi VI DPR RI berencana memanggil manajemen Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. Rapat tersebut akan menjadi forum untuk meminta penjelasan resmi dan terbuka mengenai penyebab pasti terjadinya mogok massal kendaraan di Jawa Timur.
“Sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat juga berhak tahu. Kami ingin masalah di Jawa Timur ini diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain,” tegas legislator asal Jawa Timur itu.
Selain meminta klarifikasi, Nasim Khan juga menuntut Pertamina dan pihak SPBU yang terbukti lalai untuk bertanggung jawab penuh. Ia menegaskan bahwa kompensasi kepada masyarakat yang mengalami kerugian wajib diberikan.
“Kalau terbukti ada kesalahan teknis atau kelalaian, Pertamina dan SPBU wajib mengganti kerugian konsumen. Jangan biarkan masyarakat menanggung akibat dari kelalaian sistem distribusi,” ujarnya.
Tak hanya sampai di situ, Nasim juga menekankan perlunya sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti menyeleweng dalam proses distribusi BBM. Ia menyebut bahwa urusan BBM menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh ada kompromi dalam penegakan aturan.
“Jangan ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.
Lebih lanjut, Nasim merinci beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah, antara lain:
1. Pencabutan izin SPBU-SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran atau menjual BBM tidak sesuai standar.
2. Investigasi mendalam terhadap rantai distribusi Pertamina, untuk memastikan apakah masalah berasal dari tangki pengisian pusat atau pengelolaan di tingkat SPBU.
“Kalau terbukti ada penyelewengan, kami minta izin SPBU dicabut dan investigasi distribusi dilakukan secara menyeluruh. Harus jelas, apakah masalahnya terjadi di jalur pengiriman, penyimpanan, atau saat penyaluran ke kendaraan,” tegasnya lagi.
Meski Pertamina telah merespons cepat dengan membuka posko pengaduan dan melakukan investigasi lapangan, Nasim Khan menilai langkah tersebut belum cukup. Ia menuntut agar pengawasan kualitas BBM dilakukan secara fundamental dan berkelanjutan.
“Kalau pengawasan baru dilakukan setelah ada masalah, itu artinya sistemnya belum berjalan efektif. Harus ada uji kualitas berkala di seluruh SPBU agar masyarakat merasa aman,” kritik Nasim.
Politisi asal Situbondo ini juga mendorong masyarakat agar aktif melapor jika mendapati indikasi BBM bermasalah di SPBU. Menurutnya, partisipasi publik penting untuk memastikan pengawasan berjalan dua arah—dari pemerintah dan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Pertamina kini sedang dipertaruhkan. “Jangan sampai masalah ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada Pertamina. Sebagai BUMN energi yang memegang peran strategis dari hulu hingga hilir, Pertamina harus menjadi contoh tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dilaporkan telah melakukan peninjauan awal ke sejumlah SPBU di Surabaya dan Gresik yang menerima keluhan serupa. Peninjauan ini akan menjadi dasar bagi investigasi lebih luas oleh BPH Migas bersama Pertamina.
Nasim Khan berharap langkah ini menjadi awal dari pembenahan sistem distribusi BBM nasional, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat kualitas bahan bakar yang buruk.
“Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan,” ujarnya menutup pernyataan dengan pesan tegas: “Jangan hilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina!( Redaksi)
