Kabupaten Bekasi, Triloka News - FWJI korwil Kabupaten Bekasi menilai BKPSDM Kabupaten Bekasi wajib turun memonitoring netralitas ASN di Pilkades Serentak 2026.
Kami menerima banyak aduan masyarakat terkait stri / suami Calon Kades yang berstatus PNS Guru ikut kampanye. Ini rawan dan bisa mencederai asas Luber Jurdil.
1.BKD harus tegas. ASN dilarang jadi tim sukses. Mau itu suami, istri, anak, tetap berlaku PP No. 94 Tahun 2021.
2. Boleh hadir sebagai keluarga, tapi tidak boleh berkampanye. Duduk mendampingi boleh. Orasi, bagi sembako, ajak pilih: TIDAK BOLEH.
3. BKD harus monitoring sampai ke bawah. Jangan hanya di kantor. Turun ke desa, ke sekolah. Cek grup WA guru, cek kehadiran saat jam kerja.
4. Berikan sanksi nyata. Kalau ada ASN terbukti melanggar, jangan hanya teguran. Biar jadi efek jera.
Kami FWJI siap jadi corong edukasi ke masyarakat. Tapi penegakan tetap di tangan BKD dan Bawaslu.
Pilkades harus bersih dari ASN yang tidak netral. Kalau ASN ikut politik praktis, maka pelayanan publik ke masyarakat bisa tidak adil.
Kami akan bersurat resmi ke BKPSDM untuk meminta data dan penjelasan. Kami juga akan kawal sampai ada tindakan.
