masukkan script iklan disini
 |
| Foto Istimewa |
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Upaya penertiban 19 bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas lahan negara di kawasan KM 27 Tol Jakarta - Cikampek, Desa Sukadanau Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Operasi yang melibatkan ratusan personel Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Rabu (2/9/2026) harus berujung penundaan dengan alasan situasi dinilai tidak kondusif.
Kondisi tersebut memantik kritik dari Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi. Organisasi wartawan itu mempertanyakan kesiapan strategi Satpol PP sebelum mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar.
Ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam, menilai pengerahan personel dalam jumlah besar tanpa perencanaan yang matang berpotensi menjadi pemborosan anggaran apabila operasi akhirnya tidak menghasilkan penertiban.
“Ini lucu. Masa Satpol PP kalah strategi sama 19 bangli? Turunkan pasukan ratusan, sudah pasti buang anggaran untuk makan minum, BBM, dan operasional. Ujung-ujungnya pulang tanpa hasil,” tegas Mariam
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar jumlah personel yang diterjunkan, melainkan sejauh mana persiapan intelijen lapangan, komunikasi dengan pihak terkait, pemetaan potensi konflik, serta pendekatan kepada penghuni bangunan telah dilakukan sebelum operasi digelar.
Mariam menilai, apabila sejak awal lokasi dianggap memiliki potensi kerawanan, Satpol PP semestinya melakukan kajian dan langkah persuasif secara lebih terukur sebelum mengambil tindakan penertiban.
“Kalau tahu rawan, harusnya dikaji dulu. Lakukan pendekatan, mediasi, pemetaan. Jangan main terjun dengan pasukan besar tapi tanpa strategi matang. Ini namanya pemborosan anggaran negara,” ujarnya.
FWJI menilai besarnya jumlah personel yang dikerahkan seharusnya berbanding lurus dengan kesiapan operasi. Pengerahan kekuatan dalam jumlah besar justru dinilai tidak efektif apabila sejak awal tidak didukung strategi penanganan yang jelas.
Apalagi, penertiban tersebut menyangkut bangunan yang disebut berdiri di atas lahan negara. Persoalan seperti ini membutuhkan kepastian status lahan, dasar hukum penertiban, komunikasi lintas instansi, hingga skenario menghadapi kemungkinan penolakan di lapangan.
Bagi FWJI, kegagalan penertiban bukan semata-mata persoalan teknis di lapangan. Peristiwa tersebut juga menjadi momentum bagi Satpol PP untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya negara dalam setiap operasi penegakan ketertiban umum.
“Kalau hanya mengandalkan banyaknya personel, itu bukan strategi. Strategi itu bagaimana tujuan operasi tercapai dengan terukur, aman, dan tidak menimbulkan pemborosan,” kata Mariam.
FWJI meminta Satpol PP Kabupaten Bekasi tidak menjadikan penundaan tersebut sebagai akhir dari persoalan. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar operasi berikutnya tidak kembali berakhir tanpa hasil.
Mariam juga mendorong agar Satpol PP menyusun strategi baru dengan memperhitungkan seluruh aspek, termasuk kondisi sosial di sekitar lokasi, potensi penolakan, kesiapan aparat, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut.
“Jangan sampai kejadian terulang. Rakyat butuh ketegasan, bukan aksi seremonial yang ujungnya mundur,” tutup Mariam.
Reporter Catur Sujatmiko
