masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi menyoroti serius pernyataan Plt Kepala BPKD Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, seperti dikutip akun tiktok Pilarinfo, terkait fokus kesehatan di Rancangan APBD Perubahan 2026.
Dalam pernyataannya, Pemkab Bekasi menyuntik tambahan anggaran Rp56,8 miliar untuk sektor kesehatan dengan rincian:
- Rp24,3 Miliar: Pembayaran iuran JKN-BPJS Kesehatan (mencicil tunggakan tahun berjalan)
- Rp16 Miliar: Program Jamkesda
- Rp15 Miliar: RSUD Kabupaten Bekasi (pengadaan obat & medis)
- Rp1,5 Miliar: RSUD Cabangbungin
Fakta yang menjadi sorotan FWJI adalah, Pemkab Bekasi mencatat tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun berjalan sekitar Rp88 miliar. Melalui RAPBD Perubahan 2026, baru Rp24,3 miliar yang akan dibayarkan, sementara sisanya sekitar Rp63,7 miliar direncanakan lunas pada tahun berikutnya.
Ketua FWJI Korwil Kabupaten Bekasi, Siti Mariam, menegaskan:
"Data ini yang kami dapat dari BPKD via akun tiktok Pilarinfo sangat jelas. Tunggakan Rp88 miliar, tapi baru dicicil Rp24,3 miliar. Sisanya Rp63,7 miliar ditunda tahun depan. Pertanyaannya, bagaimana nasib warga yang butuh jaminan kesehatan hari ini? Bagaimana ketersediaan obat di RSUD Cibitung dan Cabangbungin?
Ini bukan sekadar soal angka, ini soal keberanian mengambil keputusan fiskal. Plt Bupati kewenangannya terbatas sesuai Permendagri. Tidak bisa gebrak APBD secara radikal untuk selamatkan kesehatan rakyat. Kabupaten Bekasi butuh Bupati Definitif yang punya legitimasi penuh.
Untuk itu, FWJI mendesak DPRD Kabupaten Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Mendagri untuk segera mengakhiri status Plt dan melantik Bupati Definitif dr. Asep Surya Atmaja demi kepastian kepemimpinan, transparansi anggaran BPJS, dan pelayanan kesehatan rakyat."ungkap Mariam
FWJI Korwil Kabupaten Bekasi akan terus mengawal kebijakan publik dan transparansi anggaran kesehatan.
Reporter: Catur Sujatmiko
