masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Padang - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ade Putra, menegaskan pentingnya kinerja progresif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, untuk mencapai target pembangunan nasional. khususnya target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen yang menjadi amanat pusat bagi daerah.
Hal ini disampaikan Ade Putra dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Sumbar, bersama mitra kerja seperti Biro Perekonomian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada hari Rabu (16/07/2025).
"Target 7,3 persen itu bukan angka main-main. Semua leading sector harus betul-betul bekerja ekstra, bersinergi, dan responsif terhadap kebijakan pusat yang sudah diselaraskan dalam RPJMD 2025-2030,"Ungkap Ade Putra.
Ia menyebut, semester kedua tahun ini merupakan momen penting bagi seluruh OPD mitra Komisi II untuk menunjukkan kinerja maksimal.
Apalagi, RPJMD baru saja disahkan dan menjadi dasar rencana pembangunan Sumatera Barat ke depan.
Ade Putra, secara khusus. menyoroti Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mendapat alokasi dana dari pusat sebesar Rp150 miliar.
Ia meminta agar dana besar tersebut digunakan tepat sasaran dan memberi dampak langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
"Kita tidak ingin dana sebesar ini hanya menjadi angka di atas kertas. Ini harus dikawal, dievaluasi, dan dilaksanakan secara konkret, Jangan sampai ada celah untuk program fiktif atau tumpang tindih data,"tegasnya.
Ade Putra juga mengingatkan agar OPD tidak hanya menunggu arahan pusat, tetapi juga aktif membangun komunikasi lintas kementerian untuk mengamankan program strategis nasional.
Hal ini ia sampaikan saat menyinggung revitalisasi PPI Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat.
Ia menyebutkan, Pasaman Barat telah ditetapkan sebagai fokus nasional untuk pengembangan ekonomi biru, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar diminta untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemda Pasaman Barat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Kalau kita pasif, maka peluang akan diambil daerah lain. Kita harus rebut perhatian pusat dengan kinerja, dengan data yang kuat, dan inisiatif lapangan," ucapnya menekankan.
Selain itu, Ade Putra juga mengangkat isu kerusakan hutan dan maraknya ilegal logging serta meaning.
Ia meminta Dinas Kehutanan cepat tanggap dalam penanganan, termasuk membantu Satgas PKH dengan data yang akurat dan sistem pelaporan yang baik.
"Banyak kejadian di lapangan yang tidak terdata dengan baik, Ini menjadi penghambat ketika kita ingin mengambil kebijakan yang berbasis bukti. Dinas harus memperbaiki sistem pelaporan dan respon cepat," katanya.
Dalam sektor tenaga kerja, Ade Putra menyuarakan keprihatinan atas kasus kecelakaan kerja di PKS PT. BSS Kabupaten Pasaman Barat.
Ia mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar melakukan investigasi menyeluruh dan bertanggung jawab mengawasi penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
"Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, Nyawa melayang. Dinas harus hadir, tidak bisa hanya menyerahkan pada proses hukum. Periksa sistem kerja, alat keselamatan, dan manajemen risiko di lapangan," ucapnya.
Selain itu ia juga menyoroti keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang dinilai masih minim pengawasan.
Menurutnya, dinas terkait harus lebih tegas agar TKA tidak menyalahgunakan izin kerja dan tidak menggeser peran tenaga kerja lokal.
Ade Putra menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama. Ia meminta dinas terkait menjalin koordinasi lebih intens dengan pihak imigrasi, kepolisian, hingga lembaga pengawas ketenagakerjaan nasional.
"Kalau ada pelanggaran oleh TKA, harus ditindak tegas. Negara ini punya aturan, dan aturan itu berlaku untuk semua orang. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena mereka investor,"Pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menurut Ade Putra bukan hanya formalitas, tetapi menjadi sarana penting bagi Komisi II DPRD Sumbar untuk mengingatkan OPD agar tetap berada di jalur pembangunan yang terukur dan berdampak.
Ade Putra memastikan bahwa Komisi II akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program, penyerapan anggaran, serta sinergi antara program nasional dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(Maruli)
