Trilokanews.com - Taput, SD Negeri 173277 Pohan Tonga terletak di Jalan Balige, merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus Negeri yang berada di wilayah Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara, saat tim awak Media dan LSM APTI, berkunjung pada hari Jum'at, 06 Maret 2026.
Sekolah yang memiliki total 183 siswa yang terdiri dari 97 siswa laki-laki dan 86 siswa perempuan, di mana jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan, dibimbing oleh 9 guru yang profesional di bidangnya.
Kepala Sekolah SD Negeri 173277, Pohan Tonga, Diana Hotmauli, Operator Bendahara Bos yang bertanggungjawab Marno Eltra Pardede yang sudah 3 tahun menjabat sebagai kepala sekolah dan bendahara BOS. Diharapkan dengan keberadaan SD Negeri 173277 Pohan Tonga, dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara.
Namun hal tersebut berbeda dengan kenyataan, disaat tim awak media dan LSM APTI turun kelapangan. Pasalnya gedung sekolah yang seharusnya tempat menimba ilmu pendidikan, dalam kondisi baik oleh masyarakat wali murid. Ini malah sangat memperihatinkan, serta tenaga pendidik yang seharusnya sebagai contoh cendikiawan patutnya bisa memberikan kontribusinya.
Salah satu wali murid, menyampaikan ke awak media, inisial siahaan, menyatakan bahwa kepala sekolah atas nama Diana hotmauli tiap hari selalu meninggalkan sekolah tanpa alasan. Maka kami minta segera di lakukan evaluasi kinerja dan bila perlu dicopot dari jabatan kepala sekolah. Karena perlakuan tidak mendidik bahkan meremehkan masyarakat/orang tua siswa. Dan pada saat perayaan Natal tahun 2025, ia berperilaku tidak sopan serta tidak menghargai seorang pendeta malah menunjukkan diri dengan kesombongannya.
Lanjut wali murid, bahwa kepala sekolah sudah pernah ditegur dan diingatkan untuk tidak meninggalkan sekolah pada jam pembelajaran. Akan tetapi kepala sekolah bersikap acuh tak acuh, karena sebagai orang tertentu punya jabatan malah mendiskriminasi ke wali murid. Kami akan mengadukan ke wakil Bupati dan juga ini kesalahan satu tokoh masyarakat berinisial AS. Biar masyarakat paham kalau kepala sekolah sebagai istri camat Siborongborong, salah satu pemimpin disatu kecamatan, ungkapnya.
Awak media dan LSM APTI sudah beberapa kali berkunjung ke sekolah tersebut, namun Diana Hotmauli selaku kepala sekolah tidak pernah berada di sekolah tersebut beralasan ke kantor dinas dan selalu kekantor dinas informasi yang awak media terima dari beberapa guru.dengan bersikap arogan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kepemimpinannya tidak sesuai dalam kinerja.
" Pasalnya, tidak transparansi dalam pengelolaan dana Bos dan kerap meninggalkan tugas kerja dengan tidak baik dan hadir sesuai memenuhi jam operasional sekolah dan jika untuk syarat apa bila menerima sertifikasi guru sudah menyalahi aturan, dengan kehadiran disekolah pukul 08:00 wib dan meninggalkan sekolah pukul 09:00 Wib. Hasil konfirmasi awak media ke pihak Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Kabid Tendik melalui telepon celulernya mengatakan itu tidak boleh dan akan di beri sanksi.
Lanjut dikonfirmasi Marno Eltra Pardede yang sudah 3 tahun sebagai bendahara bos tidak memahami juknis bos dan tidak mengetahui besaran yang diterima per murid dan hanya mengetahui 800.000/orang, dengan tidak disosialisasikan, bahkan guru-guru juga menyatakan hal yang sama, tidak pernah sosialisasi. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dengan pengelolaan yang tidak transparansi diduga bendahara bersama kepala sekolah tidak menjalankan sesuai program.
Dapat disikapi awak media dan LSM APTI bahwa Marno tidak mau tahu dengan pengelolaan dana Bos dan adanya Operator marnasib sibuea yang berperan dalam pengelolaan dana bos saat ini, dengan diterima sebagai pekerja honor padahal belum S1 tidak sesuai dengan prosedur dan masih dalam perkuliahan di salah satu Universitas Terbuka, padahal syarat pertama bisa diterima menjadi honorer harus S1 agar bisa dibayarkan penggajiannya dari Dana Bos, ditambah lagi Marnasib sibuea masih setahun jadi honorer di sekolah tersebut, sementara pemerintah tidak memperbolehkan lagi untuk menerima guru honor dikarenakan kehadiran PPPK.
Dilihat dari kondisi gedung bangunan yang dianggarkan dari APBN terlihat juga belum rampung dengan dana revitalisasinya Rp.752.024.842,- asal jadi.Gedung sekolah yang bangunannya tampak belum rampung yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Dana revitalisasinya diduga mengalami mark up atau pembengkakan anggaran.
Program revitalisasi satuan pendidikan dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan tersebut diketahui hanya mencakup rehabilitasi delapan ruang kelas, termasuk penggantian atap, plafon, keramik, dan pengecatan, serta rehab empat unit kamar mandi dan WC.
Proyek revitalisasi tidak rampung dalam pengerjaan nya tidak sesuai RAB dapat dilihat dengan beberapa pengerjaan keramik yang tidak simetris, lantai bergelombang dan kualitas Kosen jendela yang bengkok.
Untuk itu dengan diterbitkan berita ini LSM APTI mengimbau agar pihak Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Taput agar menindaklanjuti supaya hal serupa tidak terjadi kembali.
(Hendra Simangunsong)
