Trilokanews.com - Padang - Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat, Irsyad Syafar, memberikan apresiasi sekaligus catatan penting terkait capaian kinerja mitra kerja Komisi I DPRD Sumbar untuk tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi yang digelar di Gedung DPRD Sumbar, pada Rabu (07/01/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan awal, Irsyad Syafar mencatat ada beberapa hal utama dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun lalu. Terkait capaian program melampaui yang 90 persen.
Secara umum, Irsyad menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi I telah berjalan sesuai jalur. Target-target yang dicanangkan berhasil dituntaskan dengan sangat baik.
"Kita melihat secara umum mitra Komisi I mampu menuntaskan target dan program kerjanya dengan rapor yang sangat memuaskan, bahkan rata-rata melampaui angka 90 persen,"ujar Irsyad Syafar.
Berikutnya terkait efisiensi dan akurasi anggaran. Meski target fisik banyak yang mencapai 100 persen, Irsyad memberikan catatan kritis mengenai penyerapan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan capaian fisik tersebut.
Menurutnya, kondisi ini memiliki dua sisi perspektif.
"Di satu sisi, ini menunjukkan adanya penghematan dan efisiensi. Namun di sisi lain, kami mendorong adanya peningkatan akurasi penganggaran ke depannya,"jelasnya.
Ia menekankan bahwa perencanaan yang lebih presisi sangat dibutuhkan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dapat ditekan. Dengan begitu, alokasi dana bisa dialihkan untuk program lain yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Irsyad menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan saat ini merupakan tahap awal. Penilaian secara menyeluruh dan mendalam akan dilakukan setelah Gubernur Sumatera Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025.
"Evaluasi final tentu akan kita laksanakan setelah Gubernur menyampaikan LKPJ, yang menurut aturan paling lambat disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran 2025 berakhir,"tutup legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II ini.
Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif dan berdampak nyata bagi pembangunan Sumatera Barat.
(Maruli)
