masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi, Mariam, melontarkan desakan keras kepada pemerintah daerah agar segera menghadirkan fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan panti jompo milik pemerintah. Desakan ini bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari realitas sosial yang kian memprihatinkan di tengah padatnya jumlah penduduk.
Berdasarkan data SIDANTA, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada semester II tahun 2025 telah mencapai sekitar 3,47 juta jiwa. Angka tersebut mencerminkan tingginya kepadatan di 23 kecamatan, yang secara langsung berdampak pada meningkatnya kompleksitas persoalan sosial—mulai dari kemiskinan, tekanan hidup, hingga gangguan kesehatan mental.
“Dengan jumlah penduduk sebesar itu, tentu tidak semua dalam kondisi sehat. Banyak yang mengalami tekanan hidup, stres, bahkan gangguan jiwa. Tapi fasilitas kita belum siap,” tegas Mariam.
Ia mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar aspirasi dari relawan kesehatan dalam agenda reses dewan, termasuk yang disampaikan oleh Marico. Dalam forum tersebut, para relawan meminta agar pihak puskesmas menyampaikan kebutuhan mendesak akan fasilitas RS Jiwa dan panti jompo kepada pemerintah daerah.
Menurut Mariam, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih jauh dari ideal. Banyak keluarga tidak mampu secara ekonomi, sementara pemerintah belum menyediakan tempat penampungan dan perawatan yang layak.
“FSM desa sering kebingungan ketika ada ODGJ. Mau ditaruh di mana? Tidak ada fasilitas khusus. Akhirnya mereka terabaikan, bahkan ada yang terlantar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak dirancang untuk menangani pasien ODGJ dalam jangka panjang, terutama untuk rawat inap. Hal ini menyebabkan penanganan menjadi tidak maksimal dan seringkali hanya bersifat sementara.
Tak hanya soal ODGJ, Mariam juga menyinggung pentingnya keberadaan panti jompo milik pemerintah. Ia menilai, dengan tingginya angka penduduk, tidak sedikit lansia yang hidup tanpa perhatian dan perawatan yang layak.
“Kita bicara kemanusiaan. Mereka juga manusia yang punya hak untuk hidup layak. Jangan sampai pemerintah abai. Sudah saatnya Kabupaten Bekasi punya RS Jiwa dan panti jompo sendiri,” tegasnya.
FWJI berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda kebijakan strategis ini. Dengan kondisi sosial yang semakin kompleks, keberadaan fasilitas kesehatan mental dan perlindungan lansia dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Desakan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan.( Catur Sujatmiko)
