masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Proyek pemeliharaan di SDN Setiadarma 03, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, senilai Rp375.168.000 menjadi sorotan tajam Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi. Proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, khususnya pada pekerjaan pemasangan paving blok.
Temuan itu terungkap setelah tim investigasi FWJI turun langsung ke lokasi proyek pada 9 Mei 2026. Dari hasil pengecekan lapangan, FWJI menemukan dugaan penyimpangan pada lapisan dasar paving yang seharusnya menggunakan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A setebal 15 sentimeter.
Ketua FWJI Kabupaten Bekasi, Siti Mariam, menyebut material yang digunakan justru didominasi puing bekas bongkaran bangunan.
“Yang kami temukan hanya hamparan puing bongkaran. Ada batu kali besar, bata merah pecah, pecahan cor beton, semua campur tanah. Ini bukan LPA, ini sampah konstruksi,” tegasnya, Minggu (17/5/2026).
FWJI juga menemukan bahwa di atas hamparan puing tersebut hanya ditaburi abu batu tipis sekitar 2 sentimeter sebelum paving dipasang. Kondisi itu dinilai jauh dari standar konstruksi yang seharusnya dilakukan demi menjaga kekuatan dan ketahanan permukaan paving.
Tak hanya itu, tim investigasi juga tidak menemukan adanya proses pemadatan menggunakan mesin stamper maupun vibro roller saat pekerjaan pengurukan berlangsung. Padahal, proses pemadatan merupakan tahapan penting agar tanah dasar stabil dan tidak mudah ambles.
Akibat dugaan tidak adanya pemadatan maksimal, paving yang dipasang dikhawatirkan cepat mengalami penurunan permukaan, bergelombang, hingga rusak dalam waktu singkat.
Sorotan FWJI tidak berhenti pada lapisan dasar saja. Mutu paving blok yang digunakan pun dipertanyakan. Berdasarkan pengamatan visual di lapangan, paving yang terpasang diduga hanya berkualitas K-200, bukan K-300 sebagaimana lazim digunakan untuk fasilitas publik.
Indikasi tersebut terlihat dari kondisi paving yang tampak kasar, permukaannya tidak rata, bahkan sejumlah paving ditemukan dalam keadaan gompal meski baru dipasang.
FWJI juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pekerjaan dengan realisasi di lapangan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 000.3.2/1.0203/SPK/UPTD WIL I/DCKTR/2026 tercantum kegiatan “Belanja Pemeliharaan Utilitas”. Namun, pekerjaan yang dilakukan di lokasi justru berupa pemasangan paving blok.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi item pekerjaan dan pengawasan pelaksanaan proyek.
Ironisnya, saat investigasi berlangsung, tim FWJI mengaku tidak menemukan keberadaan pengawas lapangan maupun pihak konsultan di area proyek.
Salah seorang pekerja berinisial Y mengungkapkan bahwa kehadiran konsultan dan pengawas sangat jarang di lokasi pekerjaan.
“Konsultan hanya datang saat awal pekerjaan saja. Kalau pengawas paling tiga hari sekali ke sini, Bang,” ujarnya kepada awak media.
Minimnya pengawasan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya dugaan penyimpangan spesifikasi teknis di lapangan.
FWJI meminta pihak terkait, termasuk dinas teknis dan aparat pengawas internal pemerintah, segera turun melakukan audit kualitas pekerjaan agar anggaran ratusan juta rupiah yang bersumber dari uang rakyat tidak berujung pada proyek bermutu rendah.(Catur Sujatmiko)
