Kabupaten Bekasi, 16 Juli 2026 – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom dari Fraksi PKS, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 dalam rapat Pembahasan Perubahan Kedua (P2) APBD sektor pertanian, Kamis (16/7/2026) di Ruang Rapat Komisi II. Rapat tersebut turut menghadirkan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
Agenda rapat ini juga membahas LKPJ Pelaksanaan APBD 2025 dan Semester I th 2026 . Ani Rukmini menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjelaskan secara detail penggunaan anggaran kepada DPRD.
"Iya anggaran. Kalau LKPJ itu menyangkut kinerja anggaran. Tadi anggarannya tujuannya dari mana, berapa pagunya, berapa yang terserap, SILPA-nya berapa sejak tahun 2025," ujar Ani kepada awak media.
Politisi PKS ini mengungkap salah satu penyebab SILPA 2025 membengkak adalah dari Silpa dari belanja pegawai bukan karena pengangkatan P3K, penjelasannya sdh dianggarkan utk P3K, tapi pengangkatan secara definitif kan mundur melewati tahun anggaran.kenapa mundur ya itu proses dari pusatnya Gak.masalh pegawai P3K banyak juga, kan bagus pemerintah menyerap tenaga kerja.ujarnya
SILPA-nya besar karena ada pengangkatan PPPK sejak 2025. Untuk Dinas Pertanian, penyerapan anggarannya sama seperti dinas lain. 50% untuk belanja pegawai, sisanya belanja operasional. Hampir semua dinas proposinya begitu," Hampir semua dinas di thn 2025 punya hal sama yaitu silpa dari belanja pegawai karena pengangkatan P3K yang prosesnya melewati tahun anggaran.
Dan silpa lagi tahun 2026 dinas pertaniam silpa lagi Belum dibahas ujar dewan Belum tahu .dan Silpa itu tak melulu negatif ya, pemahaman nya harus utuh nih, silpa kan bisa dari efisiensi juga, itu positif. Kewajiban pemerintah mmg membayar pegawai nya. Ujar Ani.
Ani juga menyinggung laporan dari OPD yang mengalami anggaran minus. Dari laporan dinas ke kita, kalau ada yang negatif ya memang anggarannya kurang. Karena itu transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. Anggaran harus jelas," tegasnya.
Komisi II berkomitmen mengawal pembahasan P2 APBD agar anggaran 2026 lebih tepat sasaran, tidak kembali menumpuk menjadi SILPA, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ujarnya.
Red
