Kabupaten Bekasi, 16 Juli 2026*– Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bekasi Mariam menyoroti pernyataan Ketua Komisi II DPRD, Dra. Hj. Ani Rukmini, terkait besarnya SILPA 2025.
FWJI menilai, menumpuknya SILPA hingga 50% anggaran habis untuk belanja pegawai adalah bukti lemahnya perencanaan dan penyerapan anggaran di sejumlah OPD.
"Kami mendukung penuh pernyataan Komisi II. Anggaran itu uang rakyat. Kalau 50% habis buat gaji dan sisanya numpuk jadi SILPA karena PPPK, berarti ada yang salah dalam perencanaan," ujar Ketua FWJI Kab. Bekasi, Siti Mariam.
FWJI menuntut
1. Bupati & Sekda segera mengevaluasi kinerja OPD dengan penyerapan anggaran rendah
2. Semua OPD wajib mempublikasikan rincian pagu, realisasi, dan penyebab SILPA ke publik
3. DPRD jangan hanya rapat. Kawal sampai anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali menumpuk
Jangan sampai anggaran numpuk, tapi pelayanan ke masyarakat macet. Transparansi harga mati," tegas Mariam
FWJI berkomitmen mengawal pembahasan P2 APBD 2026 agar tidak ada lagi pemborosan dan anggaran benar-benar untuk rakyat.
