Kabupaten Bekasu – DPMPTSP kabupaten Bekasi adakan layanan pembuatan NIB gratis untuk masyarakat " dan dari dinas datang ke aula desa waluya yang dulu masyarakat urus online sendiri kini dilayani petugas DPMPTSP satu pintu begitu mudahnya di berikan pelayanan gratis. 30 /09/2026.
Dari keteragan Analis Kebijakan Ahli Muda bahwasanya pada acara ini "Kolaborasi DPMPTSP Kab Bekasi, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan UMKM Kab Bekasi, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan sempat di sambangi oleh pak plt bupati dan Request Istri Plt Bupati minta ada pelayanan di sini di desa waluya .ujarnya.
"Lanan jemput bola ini sengaja dilakukan karena masih banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan akses OSS. Dan ini dan Request Istri Plt Bupati minta ada pelayanan di sini di desa waluya. Dan
"Prinsipnya NIB itu bisa diurus sendiri kapan saja, self service. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak warga yang belum familiar dengan teknologi. Jadi kita yang datangi," kata Sarwoko.
Ia menegaskan, NIB bukan sekedar nomor biasa. NIB itu sekarang jadi KTP-nya usaha. Fungsinya sudah menggantikan SIUP dan TDP sekaligus. Tanpa NIB, UMKM akan kesulitan kalau mau kembangkan usaha, apalagi kalau mau ajukan modal KUR ke bank.
Bahkan, data NIB juga jadi acuan pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha.
"Goal kita jelas, UMKM Kabupaten Bekasi harus naik kelas. Makanya kita edukasi dan kita permudah," ujarnya.
Sejak 2023, DPMPTSP memang rutin roadshow. Tidak hanya ke desa-desa, tapi juga ke pasar-pasar rakyat milik Pemkab. Tercatat sudah 12 pasar disambangi. Dalam satu pasar yang jumlah pedagangnya bisa 500 orang, biasanya 120 pedagang langsung dapat NIB di tempat.
Soal target, Sarwoko menyebut angkanya terus naik. Tahun 2024 targetnya 50 ribu NIB, tahun 2025 naik jadi 120 ribu NIB, dan tahun 2026 ini targetnya lebih tinggi lagi.
Namun, DPMPTSP tidak hanya berhenti di NIB. Setelah punya legalitas dasar, pelaku usaha juga didorong untuk punya sertifikat halal. Kalau urus sendiri biayanya lumayan, tapi lewat program fasilitasi Pemkab Bekasi yang anggarannya dari APBD, UMKM bisa dapat gratis.
"Nanti setelah NIB terbit, yang butuh sertifikat halal kita sambungkan ke BPJPH. Tetap ada proses cek lapangan dan verifikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, urusan UMKM ini kerja bareng-bareng. DPMPTSP urus izinnya, Dinkop UMKM yang bina usahanya, Dinas Kesehatan untuk PIRT, dan BPJPH untuk halal.
"Intinya ini kolaborasi atas nama Pemkab Bekasi, biar pengusaha kecil kita makin mudah naik kelas," tutup Sarwoko.
