masukkan script iklan disini
trilokanews.com - Kabupaten Bekasi - Di tengah posisinya sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan besar dalam memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Tingginya angka pengangguran yang masih berada di kisaran delapan persen menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bekasi pun terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan SDM yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri. Upaya tersebut diyakini menjadi solusi untuk memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Bekasi di tengah pesatnya perkembangan dunia usaha dan industri.
Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema "Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan" yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Nuanza Hotel Cikarang Selatan pada Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan fondasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih kompetitif.
"Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar delapan persen. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Asep Surya Atmaja.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki peluang yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang beragam. Namun, peluang tersebut tidak akan maksimal apabila kemampuan para pencari kerja tidak selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
"Kalau kita memberikan pelatihan, tetapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu hasilnya tidak optimal. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan materi pelatihan," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memperkuat kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pengelola kawasan industri melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan vokasi yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
Asep bahkan menegaskan akan mengundang sebelas pengelola kawasan industri di Kabupaten Bekasi untuk duduk bersama membahas kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja," tegasnya.
Langkah tersebut dinilai akan memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia industri sehingga lulusan program pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Anak-anak kita harus dipersiapkan sejak awal. Jangan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kompetensinya justru tidak sesuai. Vokasi harus menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal," ujarnya.
Tak hanya di tingkat daerah, penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan. Mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pusat industri nasional, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan manufaktur modern.
"Kami sudah mengusulkan kepada Pak Menteri agar penguatan vokasi di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian. Bekasi memiliki perusahaan terbesar di Indonesia, sehingga perlu didukung dengan SDM yang benar-benar siap bekerja," ungkapnya.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Ribuan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bekasi harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
"Kita ingin kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan semakin kuat. Apa yang dibutuhkan industri, itulah yang akan kita siapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan kerja yang lebih besar," tuturnya.
Melalui penguatan pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap tidak hanya mampu menekan angka pengangguran, tetapi juga menciptakan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Bekasi tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya investasi yang masuk, melainkan menjadi pelaku utama yang menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi di daerahnya sendiri.
Reporter Catur Sujatmiko
